Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PENYIDIK Subdit V Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian Tahun 2021. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa enam saksi, salah satunya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
"Enam orang telah dimintai klarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Tipidkor Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya Bapak Mentan RI, di mana beliau telah dimintai klarifikasi sebanyak tiga kali dan hari ini yang ke-3 kalinya beliau dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana yang terjadi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Sari Simanjuntak di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).
Ade tidak membeberkan identitas lima saksi lainnya. Namun, dia menyebut kelimanya adalah driver maupun ADC Mentan Syahrul Yasin Limpo. Sementara itu, sosok yang melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) dalam kasus dugaan pemerasan tidak disebutkan.
"Sedangkan, untuk pendumas atau yang melayangkan pengaduan masyarakat kami menjaga kerahasiaan pelapor ini untuk kepentingan perlindungan dan efektifitas penyelidikan," ujar Ade.
Termasuk materi pertanyaan terhadap enam saksi. Ade enggan membeberkannya karena masih menjadi konsumsi internal penyelidik.
"Saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung berproses," ungkap Ade. (MGN/Z-8)
PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Padahal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah siap mengajukan banding.
PRESIDEN Prabowo Subianto dan DPR secara mengejutkan memutuskan untuk memberikan pengampunan atau amnesti untuk Sekjen Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Jaksa dan terdakwa sejatinya memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap atas vonis yang dibacakan. KPK tidak mau buru-buru selama waktu yang diberikan belum habis.
Hingga Juli 2025 terdapat 12 titik tambang ilegal skala besar di DIY. Dampak kerusakan lingkungan dan infrastrukturnya dinilai sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Beleid itu juga bisa memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang menyusahkan penyidik sampai jaksa, dalam menangani perkara.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Budi menjelaskan bahwa JPU KPK akan mencermati keterangan saksi di persidangan.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Novel meyakini ada maksud lain dari penyebaran informasi dari Firli meski melalui media massa. KPK didesak mengungkap kemungkinan Firli melakukan perintangan penyidikan.
MANTAN Penyidik KPK Novel Baswedan menilai keterangan saksi Rossa Purbo Bekti soal Firli Bahuri membocorkan informasi OTT kasus suap PAW penting ditindaklanjuti.
Firli membocorkan OTT saat penyelidik tengah menginterogasi sejumlah orang pada 8 Januari 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved