Presiden: Ada Aplikasi yang Memiliki Data 123 Juta Warga Indonesia

Tom Lembong Ungkit Kebijakan Impor Gula telah Disetujui Jokowi dan Lintas Kementerian

Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.

Sinyal Jokowi Gabung PSI, Golkar Sebut Punya Kalkulasi Politik Sebelum Menentukan

SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.

Gaya Diplomasi Personal Prabowo Dapat Perkuat Indonesia di Tingkat Global

PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Ditarget Harus Masuk Penjara

TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara

Hasto Harus Buka Video Skandal Elite Politik Agar Tak Ada Politik Sandera

Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.

PDIP Sebut KPK Harusnya Fokus Cari Harun Masiku, bukan Tersangkakan Hasto

KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.

MK Kabulkan Uji UU PDP, Negara Wajib Lindungi Data Pribadi Warga

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal 

Mewaspadai Risiko Komersialisasi dan Politisasi Data Pribadi Warga

ISU soal keamanan data pribadi warga negara belakangan ini kembali mencuat.

Bamsoet: Transfer Data Pribadi Lintas Negara Sah jika Penuhi Syarat UU PDP

Bambang Soesatyo menegaskan bahwa pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, bukan merupakan pelanggaran hukum selama memenuhi ketentuan

Pemerintah tidak Obral Data WNI untuk Kepentingan Asing

Bima mengatakan tidak bisa menjawab secara detail mengenai kesepakatan pertukaran data RI dan AS.

Komisi I DPR Minta Transfer Data Pribadi ke AS Harus Ada Jaminan Perlindungan Hukum

Setiap transfer data ke AS harus disertai syarat yang setara, misalnya perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis WN.

Transfer Data ke AS, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Lindungi Data Pribadi WNI

KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika Serikat.

Ironi Dasamuka

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia