Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP menanggapi santai terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Ditemui di Kantor DPP PDIP, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan itu hal yang biasa. PDIP menyikapi pertemuan tersebut sebagai bentuk silaturahmi.
"Pertemuan di antara pemimpin merupakan suatu hal yang baik apalagi bapak SBY yang juga sosok presiden ke-6 dan pak Jokowi sosok presiden ke-7, sehingga pertemuan itu dinilai oleh PDIP merupakan bagian dari tradisi silaturahmi yang baik yang dilakukan para pemimpin," ucap Hasto, Selasa (3/10).
Baca juga: Pengamat Sebut Ada Nuansa Kemarahan Megawati Soal Kaesang Gabung PSI
Disinggung tanggapan PDIP terkait adanya kabar bahwa pertemuan antara Jokowi dan SBY yang membicarakan reshuffle menteri kabinet indonesia maju, Hasto berpesan bahwa Jokowi jangan terburu-buru melakukan reshuffle jika tidak dalam kondisi mendesak.
"Bagi presiden Jokowi skala prioritas saat ini adalah melakukan langkah-langkah percepatan terhadap seluruh target-target program strategis yang sudah dicanangkan, dan kemudian melakukan evaluasi-evaluasi secara konstruktif untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," tutur Hasto.
Baca juga: PDIP Yakin Gibran Setia
"Isu reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif. Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap, itu reshuffle dapat dilakukan," imbuhnya.
Meski meminta Jokowi untuk lebih fokus pada penyelesaian program-program strategis di akhir masa pemerintahannya, namun Hasto mengatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya ada ditangan Presiden.
"Sepenuhnya terkait reshuffle kami serahkan kepada pak Jokowi karena itu merupakan hak prerogatif Jokowi," tukasnya.
(Z-9)
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved