Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji penerapan artificial intelligence (AI) untuk memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). KPK mengatakan sudah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk penggunaan sistem tersebut.
"Kita kerja sama, dengan Pusilkom UI, jadi 380 ribu manusia yang mau diperiksa (LHKPN-nya) itu pakai artificial intelligence," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Sabtu, 30 September 2023.
KPK meyakini AI bakal membuat pemeriksaan LHKPN menjadi lebih akurat. Kejanggalan pun bisa terdeteksi dengan mudah.
Baca juga: KPK Diminta KPU Membuat Aturan LHKPN Capres dan Cawapres
"Supaya jangan dengerin informasi masyarakat, kalau ditindaklanjuti nanti dibilang 'kalau viral baru ditindak lanjuti', salah juga, gitu kan," ucap Pahala.
Sistem itu juga bakal menyatukan data kependudukan masyarakat. Sehingga, penggunaan nama aset dalam kepemilikan aset bisa dicari dengan lebih masif.
Baca juga: KPK Tegaskan Kantongi Bukti Keterlibatan Eks Dirut Pertamina dalam Korupsi LNG
Sistem itu juga diyakini bisa memberikan peringatan kepada KPK terhadap pejabat yang pengisian LHKPN-nya dinilai janggal. Lembaga Antirasuah juga nantinya tinggal melakukan pemeriksaan.
"Dia (AI) memberi panduan mana yang kira-kira diperiksa dengan kemungkinan lebih banyak. Dan ini dia terkoneksi datanya, nggak bisa LHKPn saja, terkoneksi dengan Ditjen Dukcapil," kata Pahala.
Pahala meyakini penerapan AI dalam pemeriksaan LHKPN bisa dilakukan. Menurutnya, uji coba penggunaan sistem itu bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Ini mungkin baru di uji coba, kemarin baru ada rapatnya, uji coba dan kita pikir akan segera kita implementasi," ujar Pahala.
(Z-9)
KPK meminta calon kepala daerah (cakada) segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena besok merupakan batas akhir pengiriman berkas.
KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah (bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada
KEKAYAAN para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik menjelang pemilihan.
Harun-Ichwan meminta kepada MK untuk membatalkan penetapan Saipullah-Atika sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.
Perbandingan data berdasarkan laporan yang masuk ke KPK mengenai jumlah harta kekayaan penyelenggara negara.
Hingga saat ini baru 50 anggota yang selesai melaporkan LHKPN melalui Sekretariat Dewan.
JUMLAH kekayaan Wagub DKI Riza Patria kembali meningkat di tahun kedua masa jabatannya. Pada tahun sebelumnya, kekayaan Riza tercatat Rp21,50 miliar.
Dari Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dihimpun KPK, harta kekayaan Arifin sekitar Rp24 miliar pada tahun 2021.
Menurut dia ada kelebihan angka nol dalam mengisi LHKPN yang membuat ada kesalahan dalam mengisi data tersebut.
KPK belum memeriksa lebih detail soal harta kekayaan Rafael, namun dia mengatakan harta kekayaan dan aset Rafael tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon III.
Pahala menambahkan bahwa klarifikasi terhadap Rafael akan dipimpin langsung oleh Direktur LHKPN KPK Isnaini. "Biar lebih serius ini," ujar Pahala.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved