Ganjar Siapkan 3 Pondasi Wujudkan Indonesia Jadi Negara Maju 

BAKAL calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyampaikan tiga pondasi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Tiga pondasi yang dimaksud ialah digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi, dan melipatgandakan anggaran negara untuk mewujudkan pelayanan berkualitas.

Hal itu diungkapkannya dalam acara 'Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia' yang diadakan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia di Jakarta.

Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan. Seperti digitalisasi urusan tender, pelayanan masyarakat, maupun perpajakan untuk menghilangkan celah tindak pidana korupsi. 

Baca juga : 3 Poros di Pilpres Tekan Pengulangan Polarisasi di Masyarakat

Aplikasi keuangan yang diterapkan di Jateng cegah kebocoran anggaran hingga Rp1,2 triliun melalui e-budgeting dan e-planning.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta Y. Sri Susilo sepakat dan mendukung gagasan digitalisasi dalam pemerintahan yang disampaikan Ganjar. Apalagi, gagasan itu sudah dijalankan dan berhasil mencegah kebocoran uang negara sebesar Rp1,2 triliun. 

Baca juga : Ganjar Sebut Bakal Bangun Industri Digital untuk Indonesia Emas 

"Seperti yang terjadi pada 2018, GRMS Jateng berhasil mencegah kebocoran anggaran Rp1,2 triliun. Terbesar secara nasional saat itu. Anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dialokasikan pada yang lebih bermanfaat," ungkap Susilo saat dihubungi Minggu (24/9).

Menurut Susilo, inovasi Government Resources Management System (GRMS) dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan kebermanfaatan anggaran. 

"Misal dimanfaatkan untuk membangun jembatan, jalan, atau pasar. Dampaknya bisa menumbuhkan simpul-simpul perekonomian baru. Pertumbuhan ekonomi otomatis terdorong," kata Susilo yang juga pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). 

Dengan menjadikan transparansi anggaran sebagai skala prioritas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. 

"Secara mikro sistem ini mampu mencegah kebocoran anggaran. Sehingga APBD Jateng bisa terdistribusi secara optimal guna kepentingan masyarakat," katanya. 

Seperti diketahui, GRMS adalah bangunan sistem aplikasi terintegrasi Pemprov Jateng. Muara dalam sistem ini adalah integrasi antardata di dalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan. 

GRMS merupakan sistem manajemen sumber daya pemerintah yang terintegrasi dan terpusat. Sistem itu digunakan instansi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah untuk mengelola dan memonitor sumber daya pemerintah agar lebih efektif dan efisien. 

Ada beberapa elemen penting dari GRMS, antara lain e-Budgeting yakni aplikasi penganggaran yang memungkinkan instansi pemerintah untuk mengelola anggaran secara terintegrasi dan real time, mempercepat proses perencanaan anggaran, dan meminimalkan kesalahan.

Kemudian, e-Planning yakni aplikasi perencanaan yang membantu instansi pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu untuk mempercepat proses perencanaan. 

Selain itu, ada juga aplikasi e-Procurement yaitu aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta meminimalisasi risiko tindakan korupsi dan penyelewengan. (Z-5)