Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto ingin Indonesia tumbuh menjadi negara yang bermartabat dan rakyatnya tidak lagi hidup di dalam jurang kemiskinan.
Keinginan itu mulai terpatri dalam pikirannya sejak ia masih berusia muda. Saat itu, Prabowo tengah menempuh pendidikan di Eropa. Ia mengalami sendiri bagaimana saat itu bangsa Indonesia dianggap remeh oleh bangsa lain.
“Saya pernah hidup di tengah orang-orang Eropa. Saya ingat, waktu itu, saya satu-satunya murid yang bukan kulit putih. Tiap hari, saya diejek guru saya. Tiap hari, saya dibilang bangsa monyet,” kata Prabowo saat menghadiri acara 'Mata Najwa on Stage: 3 Bacapres Bicara Gagasan' yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9).
Baca juga: Prabowo Nilai SBY Terlalu Senior untuk Masuk Tim Pemenangan
Pengalaman hidup itu yang kemudian membulatkan tekadnya untuk membangun bangsa dan negara. Prabowo tidak ingin Indonesia terus menerus dianggap remeh. Ia pun bertekad membangun Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan terhormat.
“Kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin sebelum saya meninggal, saya melihat Indonesia menjadi negara yang bermartabat, negara yang terhormat. Saya ingin lihat tidak ada lagi kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira,” tegas Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Baca juga: Prabowo tidak Permasalahkan Masyarakat Terima Uang dari Politisi
Ia melanjutkan, dirinya memiliki cita-cita agar generasi penerus bangsa dapat berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada negara-negara lain.
“Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia, motor buatan Indonesia. Pakai jam buatan Indoonesia, pakai sabun, parfum, sepatu, semua buatan Indonesia,” tandasnya. (Z-11)
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved