Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANALIS Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mewaspadai keberadaan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pasalnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menemukan banyak ASN yang memiliki kartu anggota partai politik, terutama di daerah-daerah.
"Dugaan maraknya ASN tidak netral, apalagi menjelang Pemilu 2024, harus mendapat perhatian serius. Sangat berbahaya, jika dibiarkan," ungkap Trubus melalui keterangan tertulis, Selasa (19/9).
Baca juga: Kemendagri Minta ASN Jaga Kepercayaan Publik Demi Netralitas Pemilu
Menurut Trubus, selain merusak tataran dan kesantunan demokrasi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power dan korupsi. Hal ini juga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.
"Para ASN juga bisa memengaruhi publik atas partai tertentu dan sosok tertentu. Apalagi. ASN di daerah adalah teladan yang dihormati," kata dia.
ASN tidak netral juga berpotensi menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Sebut saja, kendaraan dinas saat ASN bersangkutan melakukan berbagai acara politik dari satu tempat ke tempat lain.
"Sangat mungkin seperti itu. Potensi perilaku korup pun jadi tinggi. Karena bisa jadi bukan hanya kendaraan, tapi anggaran dinas juga bisa dipakai untuk kegiatan politik," kata Trubus.
Baca juga: ASN Diingatkan Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
Dampak lain yang tak kalah serius, lanjut dia, pembiaran ASN tidak netral bisa merusak iklim kerja tempat mereka bertugas.
Sebab, tidak menutup kemungkinan beberapa ASN memiliki orientasi politik yang berbeda.
“Misal ASN ini pilih A, dan yang satu B. Nah itu kan bisa cakar-cakaran di dalam satu unit,” ujar Trubus.
Kondisi tersebut, pada muaranya akan merugikan masyarakat. Pelayanan publik menjadi terganggu, termasuk pada kecepatan dan keandalan layanan.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan ASN melakukan pungutan liar kepada masyarakat. "Karena ASN-nya butuh duit, butuh anggaran," kata dia.
Baca juga: Hadapi Tahun Pemilu 2024, Pegawai Kemenkumham Ikrarkan Netralitas
Dalam konteks itu, Trubus menilai, keberadaan lembaga independen seperti KASN menjadi penting dan harus diperkuat.
Sebagai lembaga independen, KASN bisa menjadi garda terdepan dalam upaya meminimalisasi pelanggaran netralitas ASN.
KASN mencatat pada 2020-2022, dari 2.073 ASN yang dilaporkan, 1.605 di antaranya (77,5%) terbukti melanggar dan dijatuhi sanksi. Dari jumlah tersebut, 1.420 ASN (88,5%) sudah ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi.
Mengenai pentingnya netralitas, sebelumnya juga disampaikan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Pada Juli 2023, Wapres menekankan ASN untuk menjaga netralitas dan integritas dalam proses tahapan menuju Pemilu 2024.
Menurut Ma'ruf, netralitas ASN tidak bisa ditawar lagi. Untuk itu, Ma’ruf juga menyerukan kepada seluruh ASN agar ikut memelihara suasana kondusif di wilayah masing-masing. (RO/S-2)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved