JAJARAN pegawai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan komitmen dan netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Komitmen ini dinyatakan dalam ikrar dan penandatanganan pakta integritas netralitas yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, Senin (30/1)).
Andap menjelaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus terbebas dari pengaruh dan intervensi partai politik. Hal tersebut berlandaskan Undang-undang No.5 Tahun 2014.
"ASN Kemenkumham harus bebas dari intervensi politik, tidak boleh terlibat dalam kampanye atau menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan untuk menguntungkan partai tertentu," tuturnya.
Meskipun demikian, ASN masih tetap memiliki hak politik untuk memilih kontestan politik di dalam bilik suara. Di saat inilah ASN dapat mengekspresikan pilihan politiknya.
"Hanya di bilik suara ASN dapat menyalurkan pilihannya. Di luar bilik suara, ASN tidak perlu menunjukkan ekspresi politiknya," tegas Andap.
Baca juga : Menkopolhukam: Presiden Jamin Pemilu 2024 Bakal Terselenggara
Selain ikrar netralitas pemilu, Andhap juga memberikan arahan kepada jajarannya untuk berkomitmen menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).
Dengan adanya komitmen tersebut diharapkan dapat terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kemenkumham.
Arahan Adhap tersebut langsung disambut oleh Harun selaku Kepala Kantor Wilayah (kanwil) Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung. Pihaknya juga melakukan pencanangan pembangunan zona integritas dan penandatanganan komitmen bersama beberapa waktu lalu.
"Pada intinya kami siap mengikuti segala arahan pimpinan yang bertujuan untuk membangun kememkumham agar lebih baik," kata Harun.
Harun optimistis jika jajarannya mampu meraih kembali predikat WBK di tahun 2023. Namun, hal itu harus diikuti dengan realisasi yang maksimal dan pemenuhan data pendukung yang kuat.
"Semua itu harus terus tumbuh dalam jiwa raga pegawai, dan merealisaikanya dalam keseharian," pungkas Harun. (RO/OL-7)
