Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pernyataan Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) yang viral di media sosial sudah menjadi rahasia umum.
Dalam video viral itu, Presiden Joko Widodo pernah meminta agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai capres dan cawapres Pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Gus Yusuf dikenal sebagai figur yang jujur dan taat. Maka sulit memercayai Gus Yusuf mengarang cerita palsu.
Baca juga : Viral Video Presiden Jokowi Minta PKB untuk Dukung Prabowo-Erick
"Saya tidak tahu persis dan yang saya Gus Yusuf orangnya alim dan jujur, sulit rasanya percaya Gus Yusuf berbohong ngarang cerita palsu. Dan juga yang disampaikan Gus Yusuf itu sebetulnya sudah menjadi rahasia umum," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (16/9).
Dia menerangkan dalam berpolitik PKB tetap menjunjung tinggi kebebasan sikap politik dan saling menghormati antara koalisi dan partai politik. "Kita tentu harus saling menghormati. Kita harus ciptakan pesta demokrasi ini dengan sejuk dan bahagia," ungkapnya.
Baca juga : Pegang Data Intelijen Mengenai Parpol, Jokowi: Saya Tahu Mereka Menuju Kemana
Sebelumnya beredar video berdurasi singkat Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) mengungkap Presiden Joko Widodo pernah meminta agar Ketua Umum Muhaimin Iskandar mendukung Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai capres-cawapres Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan ketika dia mendampingi Muhaimin Iskandar bertemu Presiden Jokowi sebelum acara harlah PKB beberapa waktu lalu. Mereka mengundang Jokowi untuk hadir di hajatan besar PKB itu.
Dia mengatakan, karena dirinya dilirik Muhaimin untuk memberi jawaban ke Presiden Jokowi maka Gus Yusuf menjawab kepada Jokowi. Dia menyebut, pihaknya akan keberatan karena baik Prabowo maupun Erick tak punya hubungan langsung dengan Nahdlatul Ulama (NU).
"Minta maaf bapak, kalau PKB diminta dukung Prabowo-Erick, jujur kita keberatan. Kedua-keduanya tidak ada irisan NU-nya,” kata Gus Yusuf dalam video tersebut.
Gus Yusuf mengutarakan, PKB dengan tegas menolak mendukung Prabowo-Erick. “Kiai-kiai di bawah bingung, kampanye bagaimana? saya sampaikan terbuka waktu itu. Intinya kita nolaklah,” kata dia. (Z-4)
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved