Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
VIRAL video Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah KH Muhammad Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf yang mengungkap cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Dalam video tersebut Jokowi meminta PKB untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai capres dan cawapres Pemilu 2024.
Gus Yusuf mengungkap pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk mengirimkan undangan menghadiri acara harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah pada Minggu (23/7/2023).
Dalam pertemuan itu, Gus Yusuf bersama Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tiba-tiba diminta Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo-Erick Thohir.
Baca juga : Pegang Data Intelijen Mengenai Parpol, Jokowi: Saya Tahu Mereka Menuju Kemana
"Puncaknya adalah ketika harlah di Solo, sebelum harlah saya dampingi Cak Imin ke Istana mengundang Jokowi hadir di harlah. Tiba-tiba di Istana itu Pak Jokowi menawarkan, ini Pak Prabowo sama Pak Erick sudah ketemu, kayaknya sudah cocok, mau berangkat. Prabowo-Erick, maka saya minta PKB untuk mendukung," kata Gus Yusuf dikutip Sabtu (16/9/2023).
Saat mendapat permintaan Jokowi untuk mendukung pasangan pilihan Jokowi itu, Gus Yusuf dan Cak Imin kaget. "Uh ini ora ono udan ora ono bledek ujug-ujug. Terus Cak Imin nyawang kulo (memandang saya), sampeyan piye Gus. Waduh aku iki sing dikongkon (saya diminta) jawab iki. Akhirnya saya yang matur ke Pak Jokowi. 'Nyuwun sewu Bapak, kalau PKB diminta dukung Prabowo-Erick jujur kita keberatan'," kata Gus Yusuf.
Baca juga : Jokowi Tegaskan Menteri Tak Perlu Mundur saat Nyapres
Jokowi merespons hal itu dengan menanyakan alasan PKB menolak capres-cawapres pilihannya.
"Alasane nopo Gus. 'Ya karena kedua-duanya tidak ada irisan dengan NU. Kira-kira di bawah kiai pripun (bakal bertanya-tanya) Pak? Saya sampaikan terbuka waktu itu, intinya kita nolak lah," kata Gus Yusuf.
Saat Media Indonesia meminta klarifikasinya pada Sabtu (16/9), Gus Yusuf membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah meminta agar Ketua Umum Muhaimin Iskandar mendukung Prabowo-Erick Thohir, capres-cawapres Pemilu 2024.
"Salah ,tidak benar itu," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Salaf Magelang ini melalui pesan whatsapp yang disampaikan Media Indonesia tanpa menjelaskan lebih jauh persoalanya.
Oleh karena itu,dia menyarankan agar persoalan itu ditanyakan langsung Ketua Umum PKB. "Lebih baik tanya saja ke pak Muhaimin," katanya. (Z-4)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved