Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih menggodok visi-misi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk maju dalam Pilpres 2024.
Sedangkan janji politik yang diungkapkan oleh Muhaimin mengenai dana desa, disebut Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali, merupakan salah satu program yang sedang dibahas bersama.
"Misalnya soal lima miliar dana desa saya rasa program itu bisa saja setelah dihitung kemudian dapat dirasionalkan tapi apakah dalam bentuk langsung lima milyar atau dari narasi berbeda tapi substansinya tidak berbeda," ujarnya, Jumat (15/9).
Baca juga : Cak Imin Dijadwalkan Beri Sambutan di Majelis Syura PKS
Janji politik atau program kerja yang disampaikan Muhaimin memang diucapkan di awal dan bisa dibuktikan jika terpilih. Saat ini koalisi belum terbentuk secara keseluruhan sehingga terkait janji politik, publik bisa menilai rasionalitas visi dan misi calon pemimpinnya.
"Ketika menjadi visi misi diucapkan di awal komitmen yang dibangun dan ketika itu rasional maka pilih dia. Cuma waktunya kita lihat konteks dia sampaikan itu kapan. Ini belum terbentuk secara kesleuruhan nanti kami sesuaikan. Tapi program keberpihakan kepada rakyat adalah janji yang bisa diuji," tukasnya. (Z-5)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kasus anak yang mengakhiri hidupnya akibat persoalan yang dinilai sepele namun berujung tragis.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029 dapat disesuaikan dengan Astacita Prabowo-Gibran
Ketiga tim paslon bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bappeda untuk menentukan Visi misi yang sesuai sebagai persyaratan mengikuti pilkada 2024.
Febriany Eddy, sebagai Presiden Direktur dan CEO perempuan pertama perusahaan, ungkap visinya dalam memimpin PT Vale menuju keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang.
Proses pertemuan dengan bakal calon gubernur merupakan tahap awal dan masih ada beberapa tahapan proses selanjutnya.
Upaya membangun serta menumbuhkembangkan relationship dan trust nasabah, harus selalu dijaga secara berkelanjutan
SEBENTAR lagi kita disuguhi sesi terakhir debat calon presiden pada 4 Februari nanti.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved