Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya tidak menemukan pelanggaran atas aksi penempelan stiker bergambar bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo yang dilakukan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.
"Yang penempelan (stiker) tidak ada masalah, pelanggarannya tidak terbukti," ujarnya di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (12/9).
Bagja tidak mengungkap dengan rinci tidak terbuktinya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Gibran. Namun, ia memastikan kajian yang dilakukan Bawaslu Surakarta tidak menemukan dugaan pelanggaran pada peristiwa tersebut.
Baca juga: Bawaslu Bakal Layangkan Surat Berbentuk Imbauan Buntut Kemuncukan Ganjar di Tayangan Azan
Sebelumnya, Bagja menegaskan bahwa kepala daerah boleh menunjukkan keberpihakan terhadap calon presiden tertentu. Kendati demikian, hal itu hanya oleh dilakukan jika kepala daerah sedang tidak berdinas.
Sementara itu, Bagja mengatakan pihaknya masih mendalami dugaan kampanye di luar jadwal yang juga dilakukan Gibran dengan kepala daerah PDI Perjuangan lainnya, termasuk Wali Kota Medan Bobby Nasution yang merupakan mantu Presiden.
Baca juga: Bawaslu Tindak Lanjuti Video PAN Bagi-Bagi Gocapan
Setidaknya, Gibran dan Bobby muncul dalam video di akun X/Twitter milik PDI Perjuangan dengan narasi mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar.
"Minggu ini kasus perkembangan Twitter yang kepala daerah sudah muncul hasilnya, dan kami akan sampaikan kepada teman-teman insya Allah per Jumat ini," tandas Bagja.
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengatakan, Bawaslu harus berani menindak dan segera menyimpulkan hasil dugaan pelanggaran kepala daerah. Ia juga menekankan agar Bawaslu tidak hanya memberikan imbauan kepada para kepala daerah untuk menahan diri selama masa sosialisasi sebelum kampanye. (Tri)
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved