Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bakal menyurati partai politik peserta Pemilu 2024 yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Itu merupakan buntut dari munculnya sosok Ganjar dalam tayangan azan maghrib yang ditayangkan beberapa televisi swasta.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta partai politik pengusung calon presiden tertentu untuk menahan diri untuk melakukan sosialisasi frekuensi publik. Selain karena pendaftaran calon presiden belum dimulai, tahapan kampanye juga belum berlangsung.
Sampai saat ini, Bawaslu belum menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang terjadi ihwal kemunculan Ganjar pada acara azan maghrib di televisi swasta. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15/2023 soal Kampanye Pemilu tidak memperkenankan sosialisasi pada frekuensi publik.
Baca juga : Ganjar Jadi Aktor dalam Tayangan Azan di Televisi, Dewan Pers : Perlu Dikaji KPI
Di samping itu, Bagja juga menggarisbawahi bahwa Ganjar sampai saat ini belum resmi ditetapkan sebagai calon presiden Pemilu 2024. Oleh karena itu, pihaknya hanya akan menyurati partai politik sebagai bentuk imbauan.
"Kepada partai politik kita akan lakukan surat imbauan, bahwa sekarang untuk menahan diri karena tidak ada sosialisasi di frekuensi publik kecuali PKPU-nya berubah," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (12/9).
Baca juga : Ini Respon PDIP Tentang Ganjar Tampil di Azan Magrib TV Swasta
Bagja menyebut surat imbauan itu bakal menjadi catatan pihaknya jika di kemudian hari pihak yang digadang-gadang menjadi capres, termasuk Ganjar, melakukan pelanggaran saat masa kampanye. Sebab, pelanggaran yang dilakukan berkali-kali menjadi perhatian Bawaslu.
Sementara pihaknya masih melakukan kajian yang hasilnya bakal diumumkan dalam dua hari ke depan, Bagja menyebut pada waktu yang bersamaan Komisi Penyiaran Infomrasi (KPI) juga sedang proses klarifikasi tayangnya azan maghrib yang memunculkan sosok Ganjar.
"Masih ditayangkan enggak (azan yang menampilkan Ganjar)? Laporan (ke) kami sudah tidak ditayangkan lagi sekarang," tandas Bagja.
Sebelumnya, sosok Ganjar muncul dalam tayangan azan maghrib yang disiarkan televisi swasta milik Hary Tanoesoedibjo. Diketahui, Hary merupakan pemilik MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo. Pada kontestasi Pilpres 2024, Perindo menjadi salah satu partai pendukung Ganjar sebagai calon presiden. (Z-5)
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
SEBANYAK 550 foto hasil jepretan Mohammad Guntur Soekarnoputra dipamerkan di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat. Berlangsung 7 – 13 Juni 2025.
RELAWAN Ganjar Pranowo atau Ganjarist menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 yang dilaksanakan secara serempak
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menjelaskan tiga fokus utama pada para kader PDIP yang baru terpilih sebagai kepala daerah.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved