Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono terus membangun kekuatan terhadap seluruh elemen partai untuk memenangkan PPP di Pemilu 2024.
Seperti kali ini pada Rapat Pengurus Harian ke-19, Muhamad Mardiono meminta seluruh elemen partai khususnya pengurus harian untuk terus mengimplementasikan program untuk dibawa ke lapangan atau masing-masing daerah pemilihan (dapil).
“Yang paling utama tadi kami membangun penguatan komunikasi untuk strategi pemenangan. Kami juga petakan termasuk kesiapan pengurus harian bagaimana mengimplementasikan program ke lapangan,” tutur Muhamad Mardiono di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/9).
Baca juga: PPP Buka Suara Soal Ridwan Kamil Masuk Bursa Cawapres Ganjar
Muhamad Mardiono menyebut, kerja-kerja pemenangan juga akan terus dikontrol dengan sisa waktu sekitar lima bulan menuju Pemilu 2024.
“Pemenangan akan terus kami kontrol dan kawal, dari hari ke hari tidak akan melewatkan untuk mengawal kemenangan itu,” ungkapnya.
Baca juga: Peluang Demokrat Bentuk Poros Baru Bersama PPP dan PKS Relatif Kecil
Pria yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) itu pun optimistis PPP akan mencapai target 50 kursi. Sebab, menurutnya persiapan pemilu kali ini adalah yang terbaik.
“Insyaallah kalau saya melihat semangat rekan di lapangan, bagaimana diketahui kalau rapat semua pengurus harian semangat, teman-teman incumbent di fraksi juga tidak pernah kendur. Insyaallah ini persiapan terbaik untuk memenangkan pemilu,” pungkasnya.
Adapun rapat pengurus harian ke-19 ini dipimpin langsung oleh Muhamad Mardiono dan dihadiri oleh 39 pengurus harian DPP PPP. (Z-7)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Periode 2024-2029 adalah tonggak baru sejarah Partai NasDem khususnya di Jabar yang memperoleh kenaikan kursi dari empat kursi menjadi delapan kursi DPRD Jabar.
POLISI akan melakukan tindak lanjut atas laporan penyalahgunaan NIK untuk pencalonan kepala daerah.
ANGGOTA DPR RI dapil Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan kemajuan pembangunan infrastruktur di provinsi itu berkat kerja bersama seluruh masyarakat,
MK tidak bisa menerima permohonan perkara PHPU calon anggota Legislatif Daerah Pemilihan Jawa Barat IV yang diajukan PDI Perjuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved