Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
Jakarta: Peluang Partai Demokrat untuk membentuk poros baru bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai kecil. Partai Demokrat sejatinya telah hengkang dari poros koalisi pendukung bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
"Peluang Partai Demokrat membentuk poros baru bersama PPP dan PKS tampaknya relatif kecil," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, Selasa (5/9).
Menurut Jamiluddin, saat ini pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono lebih condong ke PDIP. Sebab, PPP masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah.
Baca juga: AHY Doakan Kesuksesan Anies-Cak Imin
Selain itu, PPP dinilai belum siap membentuk poros baru bersama Partai Demokrat dan PKS yang dipersepsi sebagai partai oposisi. Hal itu diperkuat dari tidak mandirinya Mardiono dalam mengambil keputusan strategis.
"Khususnya urusan capres dan cawapres, Ketum PPP tampaknya masih nurut arahan Istana," ujar Jamiluddin.
Baca juga: Anies Cegah Sahroni Laporkan SBY atas Penyebaran Berita Bohong
Ia menuturkan PKS juga diyakini bertahan mengusung Anies Baswedan. Terlebih, Anies juga kerap melekat pada petinggi PKS.
"Hal itu dipertegas oleh petinggi PKS yang akan setia bersama Anies," ucap Jamiluddin. (Medcom/Z-6)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved