Masyarakat Harus Selalu Kritis dalam Hadapi Pemilu

PKB Klaim Pilkada tak Langsung Lewat DPRD Tekan Biaya Politik

KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.

Cak Imin Sebut Pernyataan Prabowo Bahwa PKB Harus Diawasi Hanya Candaan Biasa

Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.

Singgung Koalisi, Prabowo: PKB Harus Diawasi

Presiden Prabowo Subianto berseloroh bahwa koalisi partainya harus mengawasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pilkada Langsung Tidak Produktif, PKB Desak Evaluasi Total Sistem Demokrasi

Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.

Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka, PKB Bakal Ajukan Praperadilan

DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bandung memastikan akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

PKB Enggan Terlibat Polemik Kursi Ketum PBNU

Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.

CSIS: Sistem Proporsional Terbuka Paling Tepat bagi Pemilu di Indonesia

Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.

Indonesia Belum Siap Terapkan e-Voting

WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.

Mensesneg : Penerapan e-Voting untuk Pemilu tak Bisa Tergesa-gesa

Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa. 

PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

Sistem Mufakat Dinilai Asumsi Prematur Para Elite

Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia