Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Yenny Wahid, Putri Presiden ke-4 Republik Indonesia, meminta seluruh warga negara Indonesia untuk tetap kritis dalam menghadapi Pemilu 2024. Masyarakat, lanjutnya, harus jeli terhadap gagasan, program, atau capaian yang disampaikan partai-partai politik dan para kandidat mereka.
"Saya berharap semua pihak, terutama warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk bersikap lebih kritis melihat semua sosok yang ada. Jangan hanya lihat klaimnya saja, tetapi juga sepak terjangnya," ujar Yenny di Jakarta, Selasa (5/9).
Di tahun politik, menurutnya, akan ada banyak sekali klaim-klaim sepihak. Tidak hanya itu, hasutan dan provokasi juga akan bertebaran.
Baca juga: Berani Pastikan Solid Jaga Bhinneka dalam Koalisi Perubahan
Ia menekankan yang terjadi dalam perhelatan politik ke depan, masyarakat harus tetap menjaga kerukunan.
"Mau Pemilu atau Pilpres, setelah selesai bertanding, kita harus bisa bersanding kembali, kembali merajut kerukunan bersama warga masyarakat," harapnya. (Ant/Z-11)
Baca juga: KPU Larang Peserta Pemilu Kampanye Pemilu 2024 di SMA
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Miko menyebut ada catatan penting dalam ketersediaan infrastruktur dasar dan jaminan layanan publik yang berkualitas bagi pekerja di IKN.
Golkar merespons usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tentang pilkada tak langsung seperti gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini semua negara tengah melakukan negosiasi alot dengan Amerika Serikat. Semata-mata demi mendapatkan penurunan tarif impor.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved