Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KETUA DPP Partai NasDem Effendi Choirie menyatakan NasDem merupakan partai terbuka. Sehingga, partai mana pun boleh bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“NasDem partai terbuka. Partai apapun boleh gabung. NasDem juga partai pemaaf dan dewasa dalam menyikapi setiap persoalan,” tegas pria yang akrab disapa Gus Choi itu, Selasa (5/9).
NasDem, kata Gus Choi, ingin terus mengajak bersatu bukan perpecahan.
Baca juga: Dukungan kepada Anies semakin Terbuka
“NasDem tulus ikhlas untuk Indonesia,” tandasnya.
Senada, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan Partai NasDem tetap membuka diri bagi semua pihak, termasuk partai politik (parpol) lain.
NasDem tidak akan membatasi membuka pintu untuk partai politik lain.
Baca juga: NasDem Buka Komunikasi Politik dengan Partai Lain
“Meski kami sudah memenuhi syarat, tetapi, kita sadar bahwa ini koalisi butuh banyak orang yang mengurusnya,” ucap Ahmad Ali kepada Media Indonesia, Senin (4/9).
Kesadaran itulah, kata Ali, yang membuat NasDem selalu selalu berkomunikasi dengan parpol lain. (Z-1)
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, saat ini dia menilai bahwa anggaran yang ada saat ini lebih banyak difokuskan pada berbagai macam program prioritas Presiden Prabowo.
PARTAI NasDem mendesak agar Keputusan Presiden (Keppres) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) segera diterbitkan.
PARTAI NasDem membeberkan pandangan terkait keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Rekonsiliasi juga tidak dapat diartikan harus koalisi dalam pemerintahan. Saat ini semua konfigurasi politik pilpres masih fokus pada PHPU di MK
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved