Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP Partai NasDem Effendi Choirie menyatakan NasDem merupakan partai terbuka. Sehingga, partai mana pun boleh bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
“NasDem partai terbuka. Partai apapun boleh gabung. NasDem juga partai pemaaf dan dewasa dalam menyikapi setiap persoalan,” tegas pria yang akrab disapa Gus Choi itu, Selasa (5/9).
NasDem, kata Gus Choi, ingin terus mengajak bersatu bukan perpecahan.
Baca juga: Dukungan kepada Anies semakin Terbuka
“NasDem tulus ikhlas untuk Indonesia,” tandasnya.
Senada, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan Partai NasDem tetap membuka diri bagi semua pihak, termasuk partai politik (parpol) lain.
NasDem tidak akan membatasi membuka pintu untuk partai politik lain.
Baca juga: NasDem Buka Komunikasi Politik dengan Partai Lain
“Meski kami sudah memenuhi syarat, tetapi, kita sadar bahwa ini koalisi butuh banyak orang yang mengurusnya,” ucap Ahmad Ali kepada Media Indonesia, Senin (4/9).
Kesadaran itulah, kata Ali, yang membuat NasDem selalu selalu berkomunikasi dengan parpol lain. (Z-1)
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2026 sebagai energi baru dalam memperkokoh pluralisme.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Rekonsiliasi juga tidak dapat diartikan harus koalisi dalam pemerintahan. Saat ini semua konfigurasi politik pilpres masih fokus pada PHPU di MK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved