Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PENGAMAT politik, Ujang Komarudin mengatakan bahwa seharusnya Menteri Agama bekerja saja fokus sebagaimana kepada bangsa dan negara bukan berpolitik.
"Walaupun memang menag atau menteri adalah jabatan politik, pasti ya mereka sebagai tokoh politik akan bermain politik. Tapi dalam konteks dia sebagai menteri, mestinya dia fokus saja untuk bekerja menjalankan visi misi presiden menjelang pemilihan presiden agar bisa direalisasikan di tengah masyarakat," katanya saat dihubungi pada Senin (4/9).
Jadi, menurutnya menteri jangan masuk ke dalam wilayah pekerjaan yang bukan menjadi fokusnya.
Baca juga: Jubir Kemenag Sebut Pernyataan Gus Men adalah Pesan Generik untuk Menjaga Kerukunan
"Karena di dalam negeri walaupun dia sendiri sebagai tokoh politik sejatinya ya fokus saja, sejatinya bekerja sama dengan baik, profesional dalam konteks mengimplementasikan kebijakan-kebijakan atau program yang sudah digariskan di Kemenag," tukasnya.
"Jangan masuk ke wilayah politik, karena terlalu banyak komentar atau ngomongin politik bukan menjadi tugas para menteri, karena tugas menteri bekerja dengan baik sesuai tugas menteri yang sudah diberikan presiden," tandasnya. (Fal/Z-7)
Menag juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sangat cerdas dalam memberikan perhatian besar terhadap upaya peningkatan layanan haji.
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut ke luar negeri terkait kasus korupsi kuota haji 2024.
Menag Nasaruddin Umar mengajak seluruh umat beragama menjadikan Indonesia sebagai rumah besar yang nyaman.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menyelidiki pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Suryadharma Ali, eks Menteri Agama, tersandung kasus korupsi haji 2010-2013. Profil, karier, dan kontroversi korupsi diulas lengkap di sini.
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
KPK sudah menyita beberapa bukti dari sejumlah lokasi, terkait kasus ini. Sebagian berupa dokumen, alat elektronik, sampai aset terkait perkara.
Dalam kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama pada 2023-2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap biaya haji khusus dijual seharga Rp300 juta per orang.
KPK menggeledah empat lokasi di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2024
KASUS dugaan korupsi haji tidak hanya merugikan keuangan negara, namun juga masyarakat khususnya calon jemaah haji reguler yang selama bertahun-tahun telah mengantri secara legal.
Barang-barang yang disita diduga terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved