Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan menekankan bahwa andil BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk meminimalisir kasus kebocoran data Pemilu 2024 perlu didukung baik dari aspek landasan hukum maupun anggaran.
Pasalnya, tanpa dua aspek tersebut, Farhan menilai akan sulit bagi BSSN aktif berperan mengamankan Pemilu 2024.
"BSSN ini, dasar-dasar hukumnya perlu kita perkuat. Tapi, perlu diingat, kalau cuma dikasih pasal tapi gak dikasih anggaran sangat disayangkan juga kayak dikasih mobil tapi nggak dikasih bensin," ujar Farhan usai mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).
Baca juga: MK Bantah Ada Kebocoran Putusan terkait Sistem Pemilu
Walaupun begitu, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan segenap Komisi I DPR memiliki semangat yang sama untuk memperkuat keamanan siber melalui revisi kedua UU ITE. Ia berharap upaya ini akan meminimilasir kejahatan siber pada Pemilu 2024.
"Mudah-mudahan segala hal yang berkaitan dengan kejahatan (siber) itu bisa diantisipasi, upaya (revisi UU ITE) diharapkan bisa meminimalisir risiko risiko yang disebutkan," tandas politikus dari Fraksi PKS ini.
Baca juga: KPU Pastikan Masukan Masyarakat Dapat Gagalkan Pencalegan
Perlu diketahui, potensi serangan siber pada Pemilu 2024 diprediksi akan semakin meningkat hingga puncak pemilihan suara pada 14 Februari 2024 mendatang.
Akan tetapi, hal tersebut tidak dibarengi oleh kenaikan anggaran BSSN untuk mencegah masala tersebut. Pasalnya, BSSN hanya memperoleh anggaran pengamanan siber untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 206 miliar. (RO/S-4)
KPU menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memitigasi kebocoran data pemilih menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mendorong kandidat nomor urut 3 Pramono Anung untuk menjadi Presiden RI.
BSSN menegaskan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah baik untuk digunakan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Serentak 2024.
Sendi Fardiansyah ialah seorang pemuda yang lahir di pinggiran Kota Bogor pada 24 September 1988. Ia berhasil memulai kariernya menjadi Sespri Ibu Negara sejak 2015.
Polri akan mengerahkan sebanyak 6.182 personel untuk pengamanan yang tersebar di DKI Jakarta dan dua daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika menunggu klarifikasi Bank Jawa Timur soal dugaan kebocoran data pada database bank tersebut.
DI Indonesia, kasus kebocoran data pribadi sebetulnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sekali-dua kali terjadi kasus kebocoran data pribadi yang dilakukan para peretas.
Denny meminta penjelasan dari Telkomsel mengenai data pribadinya yang bocor dalam 3X24 jam. Dia mengancam akan menggugat ke pengadilan jika tidak mendapatkan penjelasan.
Terkait dengan kejadian yang dialami Denny Siregar, pihaknya siap bekerja sama untuk membantu, serta berkoordinasi dengan pihak berwajib.
Kepolisian tengah mendalami profil pelaku yang sudah terlacak. Namun, belum bisa memastikan server yang digunakan pelaku peretasan dan pembobolan.
Dedi mengatakan bahwa pihak Direktorat Siber Bareskrim Polri akan mendalami lebih jauh terhaik hal ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved