Ancaman Siber Marak Akibat Minimnya Kepatuhan

KEPALA Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menyebut banyaknya kebocoran data atau insiden ancaman siber disebabkan kurangnya kesiapan, kesadaran serta kepatuhan hingga kapabilitas stakeholder dalam penanganan insiden siber yang memadai.

Visualisasi pada saat menunjukkan rekapitulasi notifikasi indikasi insiden siber yang diberikan BSSN kepada stakeholder pada dalam 3 tahun hanya direspon 16,93%. Padahal BSSN telah mengirimkan 5102 notifikasi kepada stakeholder dengan total 864 notifikasi sudah direspons sedangkan 4.238 notifikasi belum direspons.

"Kami mendata semua ancaman-ancaman yang ada di ruang siber dalam melaksanakan monitoring insiden ancaman siber. Kami memberikan notifikasi accident kepada stakeholder yang terkait. Visualisasi pada saat menunjukkan rekapitulasi notifikasi indikasi insiden siber yang diberikan kepada stakeholder persentasenya respon masih rendah," terangnya, Selasa (22/8).

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR Hinsa memaparkan tren per tahunnya juga menunjukkan yang sama pada 2021 dan 2022, 91% notifikasi tidak direspon sedangkan pada 2023 ,61% notifikasi belum direspon. Di sisi lain jika dilihat dari rekapitulasi 2022 dan 2023 sesuai Perpres No 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital bisa dilihat peningkatan indikasi insiden di tahun 2023 dibandingkan 2022. Seperti sektor keuangan yang menjadi perhatian publik atas kasus insiden siber kasus Bank Syariah Indonesia.

"Jumlah notifikasi pada sektor ini di tahun 2022 terdapat hanya 15 indikasi insiden siber nilai ini meningkat menjadi 127 indikasi insiden pada 2023. Ini menunjukkan lonjakan yang signifikan sehingga keamanan siber menjadi sangat penting akibat potensi keamanan semakin tinggi," tandasnya. (Sru/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi