Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dinilai berlebihan dalam menyikapi kadernya, Budiman Sudjatmiko, yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Reaksi Hasto dinilai menunjukkan kepanikan.
"Reaksi Sekjen PDIP Hasto yang terkesan berlebihan justru menunjukkan kepanikan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Hasto seolah begitu takut kehilangan kader luar biasa yang dapat menenggelamkan pamor PDIP," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Senin (21/8).
Jamiluddin mengatakan Budiman bukan sosok menentukan di PDIP. Mantan aktivis itu juga bukan sosok yang mengakar di PDIP.
Baca juga : Budiman Sudjatmiko Mau Menjomblo Dulu Jika Dipecat PDIP
Budiman juga gagal memimpin partai Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ia tak berhasil membawa PRD ke Senayan. "Budiman juga tidak memiliki basis massa yang besar. Hal itu terbukti pada Pileg 2019, ia tidak terpilih duduk di Senayan," ujar Jamiluddin.
Jadi, lanjut Jamiluddin, secara politis tidak ada yang perlu terlalu dihawatirkan atas dukungan Budiman terhadap Prabowo. Dukungan Budiman disebut tidak akan mengembosi suara Ganjar Pranowo, khususnya di Jawa Tengah pada Pilpres 2024.
"Kalau PDIP terlalu reaktif, maka keuntungan akan diperoleh Budiman. Nama Budiman yang awalnya biasanya saja, justru akan semakin melambung bila PDIP terus bereaksi berlebihan," ucap Jamiluddin.
Baca juga : Ultimatum ke Budiman Sudjatmiko, PDIP: Mundur atau Dipecat
PDIP segera mengambil sikap terhadap kadernya, Budiman Sudjatmiko, yang kini mendukung Prabowo. Budiman diminta mundur atau bersiap dikenakan sanksi berupa pemecatan.
"Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Agustus 2023.
Hasto mengatakan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun akan menyampaikan sanksi berupa pemecatan. Penyampaian ini rencananya dilaksanakan pada Senin, 21 Agustus 2023.
"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan," ucap Hasto. (Z-3)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan kerja sama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan program serta sumber daya lain dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Rumah Produksi Gizi akan membantu masyarakat Bogor, Jawa Barat, untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
Budiman sendiri telah diperintah Prabowo untuk mensinkronkan program bansos.
Budiman menepis akan ditempatkan di bagian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dia menekankan hanya ditugaskan menangani daerah yang mengalami ketimpangan.
PARTAI Golongan Karya (Golkar) memberikan surat instruksi ke kader Partai Golkar, Jusuf Hamka alias Babah Alun dalam Pilkada DKI Jakarta.
Prabowo Subianto gandeng LAN mengkaji penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved