Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dinilai berlebihan dalam menyikapi kadernya, Budiman Sudjatmiko, yang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Reaksi Hasto dinilai menunjukkan kepanikan.
"Reaksi Sekjen PDIP Hasto yang terkesan berlebihan justru menunjukkan kepanikan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Hasto seolah begitu takut kehilangan kader luar biasa yang dapat menenggelamkan pamor PDIP," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Senin (21/8).
Jamiluddin mengatakan Budiman bukan sosok menentukan di PDIP. Mantan aktivis itu juga bukan sosok yang mengakar di PDIP.
Baca juga : Budiman Sudjatmiko Mau Menjomblo Dulu Jika Dipecat PDIP
Budiman juga gagal memimpin partai Partai Rakyat Demokratik (PRD). Ia tak berhasil membawa PRD ke Senayan. "Budiman juga tidak memiliki basis massa yang besar. Hal itu terbukti pada Pileg 2019, ia tidak terpilih duduk di Senayan," ujar Jamiluddin.
Jadi, lanjut Jamiluddin, secara politis tidak ada yang perlu terlalu dihawatirkan atas dukungan Budiman terhadap Prabowo. Dukungan Budiman disebut tidak akan mengembosi suara Ganjar Pranowo, khususnya di Jawa Tengah pada Pilpres 2024.
"Kalau PDIP terlalu reaktif, maka keuntungan akan diperoleh Budiman. Nama Budiman yang awalnya biasanya saja, justru akan semakin melambung bila PDIP terus bereaksi berlebihan," ucap Jamiluddin.
Baca juga : Ultimatum ke Budiman Sudjatmiko, PDIP: Mundur atau Dipecat
PDIP segera mengambil sikap terhadap kadernya, Budiman Sudjatmiko, yang kini mendukung Prabowo. Budiman diminta mundur atau bersiap dikenakan sanksi berupa pemecatan.
"Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, dikutip melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Agustus 2023.
Hasto mengatakan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun akan menyampaikan sanksi berupa pemecatan. Penyampaian ini rencananya dilaksanakan pada Senin, 21 Agustus 2023.
"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan," ucap Hasto. (Z-3)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan kerja sama ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan program serta sumber daya lain dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Rumah Produksi Gizi akan membantu masyarakat Bogor, Jawa Barat, untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
Budiman sendiri telah diperintah Prabowo untuk mensinkronkan program bansos.
Budiman menepis akan ditempatkan di bagian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dia menekankan hanya ditugaskan menangani daerah yang mengalami ketimpangan.
PARTAI Golongan Karya (Golkar) memberikan surat instruksi ke kader Partai Golkar, Jusuf Hamka alias Babah Alun dalam Pilkada DKI Jakarta.
Prabowo Subianto gandeng LAN mengkaji penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved