Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KANTOR Staf Presiden (KSP) menginisiasi kerja sama antar kementerian agar menggunakan Pusat Data Nasional (PDN). Tujuannya mendukung ekosistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA). Hal itu ditandai dengan penandatanganan lintas lembaga dan kementerian.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko berharap tidak ada lagi ego sektoral di masing-masing kementerian terkait penggunaan PDN dalam penerapan OSS RBA.
“Presiden sudah sampaikan tidak ada lagi aplikasi-aplikasi baru. Semua harus merujuk ke PDN. Termasuk untuk OSS RBA ini,” tegas Moeldoko, Selasa (15/8).
Baca juga : Diisukan Beri Akses pada Panji Gumilang ke Mabes, Moeldoko: Jangan Aneh-Anehlah
Moeldoko menegaskan, penandatanganan Nota Kesepahaman harus diikuti peta jalan atau road map yang jelas dalam pemanfaatan PDN untuk pengembangan ekosistem perizinan dasar OSS RBA. Termasuk soal keamanan dan kelancaran.
Baca juga : Rocky Gerung Diduga Hina Presiden Jokowi, KSP Moeldoko Sebut Robot yang Tak Punya Hati
“Jangan pernah ada kebocoran data dan kegagalan yang bisa merugikan publik,” tegasnya.
“Kita harus pastikan OSS RBA ini lebih aman, cepat, dan lancar. Publik harus tahu soal ini,” tambah Moeldoko.
Pada kesempatan yang sama, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan sejak awal 2023, KSP melalui Kedeputian I telah melakukan delapan kali rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga untuk mencari solusi agar penggunaan PDN dalam penerapan OSS RBS berjalan optimal.
“Ini adalah pekerjaan besar dan tidaklah mudah. Kami (KSP) kawal secara serius melalui sistem pemantauan internal kami, yaitu Distra (database isu strategis),” ujar Febry.
Perjanjian kerja sama itu, terang Febry, untuk mempercepat ketersediaan infrastruktur pusat data nasional. Tidak hanya mengintegrasikan dengan OSS RBA, ujar dia, melainkan dengan sistem perizinan dasar lainnya.
Jika ini berjalan optimal, kita bisa menghadirkan iklim investasi yang aman, mudah, dan cepat,” pungkasnya.
Penggunaan PDN bertujuan untuk mempercepat konsolidasi data nasional, integrasi pelayanan publik nasional, menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara atau data pribadi WNI, serta efisiensi anggaran. (Z-8)
Sekretaris Kabinet yang saat ini dipimpin oleh Letkol Teddy Indra Wijaya merupakan jabatan yang sebenarnya tidak perlu ada karena dapat dilakukan Kementerian - Kantor Staf Presiden
Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Staf Presiden (KSP), mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi masalah HIV/AIDS yang masih belum tercapai targetnya.
KANTOR Staf Presiden (KSP) menyatakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan dukungan untuk cagub-cawagub Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin, tak melanggar aturan.
Kantor Staf Presiden melalui Indonesia Future Network mengumpulkan 20 tokoh muda energi dan iklim dari berbagai latar belakang untuk membahas krisis energi dan iklim.
Istana belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM terkait Keppres Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.
KEPALA Staf Kepresidenan, Moeldoko menggelar rapat koordinasi bersama Tim Ekonomi Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan bahwa penyalahgunaan kekusaan merupakan dosa besar. Itu disampaikan menyinggung oknum penguasa.
Tidak ada cara-cara instan dalam membina atlet. Karena itu, harus ada keberlanjutan pembinaan yang menyeluruh dan usaha-usaha yang gigih dari seluruh pihak.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menolak menanggapi perihal disebutnya nama puteri dan menantu Jokowi di persidangan kasus tambang.
Moeldoko memastikan bahwa pembangunan IKN sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved