Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi mengatakan optimis Partai Amanat Nasional (PAN) bisa lolos di parlemen pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, partai koalisi pemerintahan Jokowi ini memiliki elektabilitas yang cenderung meningkat seiring waktu mendekati kontestasi demokrasi mendatang.
"Peluang PAN untuk melampaui parliamentary treshold itu cukup tinggi," kata Ade lewat keterangannya.
Baca juga: Puan Beri pesan di HUT Ke-45 AHY
Hal itu berkat PAN memiliki pendukung massa yang jelas dan membuat elektabilitas konsisten naik. Diketahui, adapun massa besar mendukung PAN seperti Muhammdiyah, Nahdlatul Ulama (NU), generasi muda, dan pendukung Jokowi hingga kaum perempuan.
Lebih lanjut, Ade menambahkan PAN sejauh ini mampu memerankan peran strategis dalam bidang politik. Pasalnya, PAN telah melakukan perubahan yang cukup signifikan setelah menjadi partai terbuka yang menerima semua golongan.
Baca juga: Konsolidasi Pemenangan, NasDem Harus Jadi Market Elektoral
"Sepanjang ini PAN mampu memerankan peran strategis dan menjaga dukungan konstituen pemilih. PAN juga tengah beradaptasi dengan perubahan tren," ujar Ade.
Bicara soal elektabilitas, partai berlambang matahari ini tengah mengalami peningkatan. Misal saja pada survei terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 1-8 Juli 2023. Elektabilitas PAN tercatat di 2,5 persen dan mengungguli partai lainnya seperti PSI, Garuda, dan Hanura.
Selain itu, pada hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia periode 20-24 Juni 2023, elektabilitas PAN mengalami peningkatan 3,1%, sebelumnya hanya 2,1%. Dalam survei tersebut, PAN berhasil mengalahkan partai lain seperti Perindo, PPP, dan Hanura. (H-3)
Mantan Hakim MK Arief Hidayat tegaskan ambang batas parlemen harus proporsional sesuai Putusan MK 116. Jangan biarkan suara rakyat terbuang percuma
Pemerintah tengah merumuskan formula rasional sebagai tindak lanjut putusan MK.
MK menolak permohonan uji ambang batas parlemen (parliamentary threshold) karena dinilai prematur. Mahkamah menunggu langkah revisi dari DPR untuk Pemilu 2029.
Aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) semestinya sudah tidak berlaku. Sebaliknya, skema atau mekanisme penerapan ambang batas fraksi di Senayan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved