Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas tersangka sekaligus Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya. Dia segera diadili dalam dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Telah selesai dilaksanakan penyerahan Tersangka dan barang bukti dengan tersangka PT (Putu Sumarjaya)," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (10/8).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu menjelaskan Putu bakal diadili sebagai penerima suap dalam kasus ini. Penahanan untuknya ditambah selama 20 hari. "Sampai dengan 28 Agustus 2023 di Rutan KPK," ucap Ali.
Baca juga: Tersangka Kasus Suap Jalur Kereta Sulap Duit Haram jadi Aset
Jaksa kini tinggal menyusun dakwaan Putu. Berkasnya ditarget rampung dalam waktu 14 hari kerja. "Surat dakwaan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," ujar Ali.
Sebagian tersangka dalam perkara ini sedang menjalani tahapan persidangan. Mantan Direktur PT KA Properti Yoseph Ibrahim dan VP KA Properti Parjono dituntut penjara tiga tahun dalam perkara itu.
Baca juga: Duit Suap Jalur Kereta Disebar ke Sejumlah Pejabat Kemenhub
Dalam kasus ini, jaksa juga meminta hakim memberikan pidana denda ke Yoseph dan Parjono sebesar Rp150 juta. Uang itu wajib dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. (Z-3)
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
Pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta terkait kasus suap ini ada di beberapa titik. Selain Jatim, dugaan suap diduga berlangsung di Sulawesi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta pada DJKA, Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
KPK telah memeriksa lima saksi terkait pengaturan lelang dan pembagian fee dalam dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta
PT Kereta Api Indonesia (KAI) secara tegas menyatakan bahwa lintasan atau jalur kereta api bukanlah tempat untuk bermain.
KPK enggan membeberkan total uang terkait kasus ini yang sudah dibagi-bagi. Informasi itu baru dibuka lengkap dalam persidangan, nanti.
Gapasdap mendorong Kementerian Perhubungan untuk konsisten menerapkan moratorium perizinan kapal baru, khususnya pada lintasan padat seperti Merak–Bakauheni.
Ingin ikut Mudik Gratis Kemenhub 2026? Simak strategi jitu daftar di nusantara.kemenhub.go.id, syarat dokumen, dan daftar rute bus serta truk motor.
Kemenhub buka pendaftaran mudik gratis 2026 mulai 1 Maret. Cek syarat, cara daftar online di nusantara.kemenhub.go.id, dan daftar 34 kota tujuan bus di sini!
Kemenhub buka pendaftaran Mudik Gratis 2026 mulai 1 Maret. Tersedia 401 bus untuk 34 kota tujuan dan angkutan motor. Cek link dan jadwal lengkapnya di sini!
Program Motis yang berjalan sejak 2014 hanya menyerap kurang dari 1 persen pemudik motor, sehingga kurang efektif mengurangi beban jalan.
Pemerintah menutup 11 bandara di Papua setelah penembakan Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation, 11 Februari 2026. Daftar 11 bandara di Papua ditutup
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved