Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menumpangi Moda Raya Terpadu (MRT) untuk menghadiri peringatan HUT ke-56 ASEAN atau ASEAN Day. Bersama para duta besar negara-negara ASEAN, Jokowi berangkat dari Stasiun Bundaran HI dan turun di Stasiun ASEAN.
Sebelum naik MRT, Jokowi diberikan kartu jelajah berganda edisi khusus ASEAN oleh Dirut MRT. Kartu elektronik itu diluncurkan khusus untuk memperingati HUT ke-56 ASEAN.
Di dalam kereta, Kepala Negara yang juga didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, terlihat berbincang di dengan para dubesa negara ASEAN.
Baca juga: Ini Pesan Jokowi Soal Pembangunan MRT Barat-Timur
Di dalam perjalanan tersebut, MRT yang dinaiki presiden juga digunakan oleh masyarakat umum. Hanya saja warga berada di gerbong yang berbeda dengan Kepala Negara.
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
PT MRT Jakarta mengembangkan ekosistem layanan digitalnya melalui integrasi layanan perbankan tertanam di kanal digital milik perusahaan, termasuk aplikasi MyMRTJ.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
PT MRT Jakarta (Perseroda) memperpanjang jam operasional hingga pukul 02.00 WIB pada malam pergantian tahun 2026.
Jalur MRT Jakarta kian menguat posisinya sebagai “alamat emas” baru bagi pengembangan properti ibu kota.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved