Ini Pesan Jokowi Soal Pembangunan MRT Barat-Timur

Presiden Joko Widodo telah memberi arahan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait pembangunan MRT Jalur Timur-Barat. Kepala Negara ingin infrastruktur transportasi massal itu dibangun menggunakan skema yang serupa dengan MRT Jalur Utara-Selatan.

"Pembangunan dan pengoperasian MRT Jalur Utara-Selatan dinilai berhasil," ujar Heru saat menerima Dokumen Basic Engineering Design (BED) MRT Jalur Timur-Barat (East-West) Fase 1 Tahap 1 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
 
Saat ini, MRT Jalur Utara-Selatan telah beroperasi sepanjang 16 kilometer (km) dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Rata-rata jumlah penumpang harian mencapai 100 ribu.  

Baca juga: DPRD DKI Usulkan LRT Jakarta Diteruskan sampai Dukuh Atas

"Mempertimbangkan kesinambungan pembangunan transportasi perkeretaapian perkotaan yang harus sejalan dengan pembangunan di Kawasan Jabodetabek, MRT Jalur Timur-Barat ini perlu terus dipastikan keberlangsungannya. Sama seperti Utara-Selatan," sambung Heru.

Proyek MRT Jalur Timur-Barat merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Penyerahan BED dari Kemenhub ke Pemprov DKI Jakarta merupakan salah satu pencapaian bagi perkembangan transportasi massal berbasis rel di Indonesia, khususnya di ibu kota.

Baca juga: Jokowi Angkat Bicara tentang Kualitas Udara Buruk di Jabodetabek

Hal itu diharapkan memberikan dampak positif untuk perkembangan kemajuan masyarakat pada masa yang akan datang.

MRT Jalur Timur-Barat merupakan inisiatif Kemenhub RI dan Pemprov DKI Jakarta. Pembangunannya menjadi bagian dari pengembangan jaringan MRT Jalur Utara-Selatan.

Pada Fase 1 Tahap 1 ini, pengembangan MRT koridor Timur-Barat akan meliputi jalur dari Tomang sampai dengan Medan Satria. Secara keseluruhan, koridor yang tersambung akan membentang 90 kilometer dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang.

"Saya titipkan proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku pembina sektor
perkeretaapian untuk mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Ant/Z-11)