Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel menyebut pandemi covid-19 dan kemajuan teknologi informasi (TI) turut mendorong masifnya radikalisasi secara daring. Menurutnya, radikalisasi daring itu ikut melahirkan praktik self-radicalization.
"Masa pandemi covid-19 mendorong semakin masifnya online radicalization, yang melahirkan self-radicalization dan lone wolf," kata Rycko dalam acara peringatan HUT ke-13 BNPT di Jakarta, Jumat (28/7).
Berdasarkan hasil penelitian IK-Hub Outlook BNPT 2023, ia mengungkap kelompok rentan, remaja, anak-anak, dan perempuan menjadi sasaran utama radikalisasi. Penelitian serupa dari Setara Institute menunjukkan terjadinya peningkatan migrasi kategori radikalisasi di kalangan pelajar di lima kota selama 2016-2023.
Baca juga : BNPT Data WNI yang Ikut Pelatihan Terorisme di Luar Negeri
"Terjadi peningkatan migrasi dari kategori toleran menjadi intoleran pasif, dari intoleran pasif menjadi intoleran aktif, dan dari intoleran aktif menjadi terpapar," papar Rycko.
Kendati demikian, ia menyebut telah terjadi penurunan kasus serangan teror di Tanah Air sebesar 89% dari 2018-2023. Di sisi lain, Indeks Terorisme Global Indonesia juga disebutnya terus menurun. Saat ini, Indonesia masuk dalam kategori medium impact.
Ia berpendapat, kesuksesan penanggulangan terorisme di Indonesia tidak terlepas dari semakin gencar dan masifnya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan didukung TNI.
Baca juga : BNPT Sebut Indeks Potensi Radikalisme Tahun Ini Menurun
"Kita tidak boleh cepat berpuas diri dan apalagi menjadi lengah. Kita harus tetap waspada dengan dinamika gerakan yang muncul di bawah permukaan dari sel-sel jaringan terorisme," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta penguatan kolaborasi multipihak dalam melawan radikalisasi. Selain itu, Wapres juga memberikan arahan untuk mempromosikan moderasi beragama sekaligus penguatan paham kebangsaan.
Lebih lanjut, Ma'ruf turut menyoroti potensi gerakan terorisme jelang Pemilu 2024. Ia berpendapat gerakan terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang perhelatan pemilu. "Pahami segala bentuk risiko agar tidak dimanfaatkan untuk mempengaruhi dan memecah belah umat," tandasnya. (Tri/Z-7)
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengunjungi dan berdialog dengan masyarakat di 4 titik Desa Siap Siaga Kecamatan Jamblang.
Penyuluh deradikalisasi Gunawan bercerita bagaimana mendekati para eks narapidana terorisme (napiter) dengan pendekatan yang lembut, manusiawi, dan membutuhkan waktu yang panjang.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
JUMARDI, yang akrab disapa Ardi, dikenal di kampungnya sebagai juragan ikan. Perjalanan hidup Ardi, yang pernah mengarungi masa kelam dalam aksi terorisme,
Pemerintah perlu menyiapkan program pencegahan yang lebih tepat dalam memecahkan akar masalah intoleransi hingga terorisme di tanah air.
Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai metamorfosis gerakan dan paham radikalisme.
Psikolog ingatkan bahaya algoritma media sosial yang picu ketergantungan dan perilaku konsumtif pada remaja. Simak cara mengatasinya di sini.
Psikolog Sani B. Hermawan menyarankan anak di bawah 16 tahun berkolaborasi di akun orangtua guna mematuhi PP Tunas dan menjaga keamanan digital.
Anak di bawah usia 16 tahun tetap dapat berkarya di media sosial, namun sebaiknya menggunakan akun milik orang tua, bukan akun pribadi.
Perlindungan ruang digital memerlukan langkah komprehensif yang mencakup edukasi publik dan penguatan kapasitas pengguna dalam memahami risiko siber.
Dibandingkan menerapkan pelarangan akses secara total, YouTube memilih pendekatan fitur perlindungan yang terintegrasi dan berbasis usia.
Pendekatan yang terlalu keras atau sepihak untuk membatasi penggunaan medsos justru berisiko membuat anak memberontak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved