Headline

Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Ormas Islam Waspadai Metamorfosis Gerakan Radikalisme

Putra Ananada
16/8/2024 19:10
Ormas Islam Waspadai Metamorfosis Gerakan Radikalisme
Ketua Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) K.H. Said Aqil Siroj(Antara)

LEMBAGA Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai metamorfosis gerakan dan paham radikalisme.

Ketua LPOI dan LPOK K.H. Said Aqil Siroj mengatakan bahwa fenomena pembubaran Jamaah Islamiyah dan nilihnya serangan terorisme belakangan ini merupakan pertanda lahirnya babak baru penyebarluasan ideologi radikal secara terselubung.

“Kelompok intoleran dan radikal terorisme kini tengah menyusup, bergerak senyap, dan mengonsolidasikan kekuatannya dengan strategi infiltrasi dan akuisisi di semua sektor,” ucap Said saat berpidato pada acara Konsolidasi Kebangsaan bertajuk Mitigasi Kebangsaan dan Mitigasi Metamorfosa Gerakan dan Paham Radikal Terorisme duktip, Jumat (16/8). 

Said menjelaskan, kelompok intoleran dan radikal terorisme tengah melakukan metamorfosis gerakan dari yang bersifat frontal konfrontatif menjadi rendah ledakan dan berdampak tinggi (low explosives-high impact).

Oleh sebab itu, penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) perlu lebih waspada dan melakukan skrining secara lebih detail terhadap sel-sel intoleransi dan radikal di ruang publik.

“Karena sel-sel tersebut tidak lagi menunjukkan tampang garang dan bergerak secara sembunyi-sembunyi, tetapi dengan terang benderang mereka bergerak menggunakan berbagai identitas dan kover, baik sebagai politisi, polisi, tentara, pebisnis, pendidik, agamawan, atau profesi lain,” katanya.

Dia juga menyoroti maraknya serangan siber dan terorisme digital yang dibarengi dengan tekanan terhadap imunitas ideologi bangsa. Hal itu tidak boleh dibiarkan karena berpotensi meretakkan kedaulatan nasional serta mengacaukan kesatuan dan persatuan.

“Kedaulatan digital harus diprioritaskan, selain keberadaan kedaulatan teritorial yang juga harus dijaga,” imbuhnya.

Di samping itu, Said menyebut, dampak krisis global dan residu politik Plipres 2024 harus juga segera dimitigasi agar tidak mengganggu persatuan dan kesatuan nasional serta masa depan bangsa.

Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak, termasuk pemerintahan baru, menyusun peta jalan pembangunan Indonesia yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan bangsa dan membangun konsensus nasional untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. (Z-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putra Ananda
Berita Lainnya