Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menekankan rasa saling percaya antartetangga untuk meminimalkan potensi kecurangan bagi penggunaan kartu keluarga (KK) untuk mencoblos. Menurut Hasyim, KK dapat digunakan bagi pemilih pemula yang belum mendapatkan KTP-el pada hari pemungutan suara pada Pemilu 2024.
"Ya, sama-sama tetangga, kan, pasti tahu. Ada NIK-nya, kan, ada database-nya di data Kemendagri dan kita terkoneksi. Kita ini, kan, prinsipnya harus saling percaya. Itu dulu," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (26/7).
Hasyim menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih muda. KPU berharap jumlah pemilih pemula yang telah mengantongi KTP-el lebih banyak ketimbang yang belum.
Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Kasus Pencurian Data di Sukabakti Garut
Adapun alasan penggunaan KK sebagai syarat mencoblos, lanjut Hasyim, karena telah digunakan sebelumnya dalam penyusunan daftar pemilih. "Secara hukum kita harus berprasangka baik. Semua harus kita anggap benar kecuali ada yang dapat membuktikan sebaliknya," lanjut Hasyim.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menjamin hak pilih pemilih pemula, salah satu caranya adalah dengan jemput bola perekaman KTP-el ke sekolah-sekolah.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, PPATK Siap Awasi Pergerakan Keuangan Parpol
Menurutnya, data yang dipegang pihaknya telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data tersebut menjadi rujukan bagi Dinas Dukcapil di kabupaten/kota melakukan perekaman KTP-el ke berbagai sekolah.
"Data ini menjadi dasar bagi Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk melakukan perekaman pada acara jemput bola ke berbagai sekolah," terang Teguh.
Sebelumnya, Bawaslu menemukan potensi 4.005.275 pemilih dalam DPT Pemilu 2024 yang tidak memiliki KTP-el. Mereka adalah pemilih pemula yang belum berumur 17 tahun saat dilakukan pencocokan dan penelitian oleh KPU pada Februari-Maret lalu.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan pentingnya pemilih memiliki KTP-el. Sebab, Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum hanya mengatur soal penggunaan KTP-el bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. (Tri/Z-7)
Biasanya, pindah KK dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dan memilih tinggal di tempat baru bersama suami atau istri.
DALAM beberapa hari ini lini masa di media sosial dihebohkan dengan temuan ratusan data fiktif calon siswa baru di kartu keluarga (KK) milik warga Kota Bogor, Jawa Barat.
GARA-GARA kasus data fiktif siswa PPDB Bogor, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pemeriksaan kepindahan penduduk di wilayah yang dekat dengan sekolah negeri.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin buka suara terkait rencana pembatasan tiga kartu keluarga (KK) dalam satu rumah di Jakarta.
Pembatasan serumah maksimal tiga KK tersebut akan berlangsung beriringan dengan penerapan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Derah Khusus Jakarta (DKJ) nantinya.
RIBUAN warga berbondong-bondong datang ke Disdukcapil Kota Depok guna mengganti alamat setelah Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Disdukcapil Kota Cirebon menargetkan seluruh pemilih pemula sudah mendapatkan KTP elektronik saat pilkada digelar 27 November
Menjelang Pilkada Serentak 2024, sekitar 53% atau 1.705.889 pemilih pemula di Indonesia telah melakukan perekaman data biometrik KTP-el.
Disdukcapil DKI Jakarta melakukan penyisiran ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman pad aremaja yang telah berusia 17 maupun akan berusia 17 pada April, pun melakukan pelayanan KTP-E keliling sejak Senin-Jumat
Sanan mengatakan, perekaman KTP-E massal yaitu Sabtu dan Minggu (3/2), baru 75 dari 1.057 wajib KTP-E yang berhasil melakukan perekaman.
Saat ini jumlah warga yang belum merekam e-KTP mayoritas merupakan warga wilayah Bekasi Timur sebanyak 5.680 orang.
Bekasi hanya menyisakan 14 suket yang belum bisa dicetak menjadi KTP-e lantaran ada kendala data ganda dan persoalan biometrik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved