Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RIBUAN warga berbondong-bondong datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) guna mengganti alamat setelah Pemprov DKI Jakarta resmi menerapkan penonaktifan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan domisili.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Depok, Nuraeni Widayati menjelaskan penonaktifan kartu tanda penduduk atau KTP dan KK yang tidak sesuai dengan domisili oleh Pemprov DKI membawa dampak yang sangat luar biasa di Kota Depok.
Berdasarkan data yang ada pada Pemerintah Kota Depok per 31 Mei 2024 ada sekitar 24 ribu jiwa yang melakukan perpindahan KTP dan KK ke Kota Depok. Dari total penduduk itu, yang sudah proses pindah sudah 22.641 jiwa.
Baca juga : Warga Jakarta Terkena Penonaktifan NIK Diizinkan Aktivasi Ulang, tapi Rumah Tinggalnya Harus Disurvei
"Imbas penonaktifan KTP dan KK, warga yang melakukan pindah dan diterbitkan Surat Keterangan Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari Disdukcapil DKI ke Kota Depok, ada sekitar 24 ribu jiwa, " kata Nuraeni, Senin (24/6).
Dengan hijrahnya ribuan warga ber-KTP DKI, penduduk Kota Depok yang ber-KTP Kota Depok bertambah 24 ribu jiwa. Mereka saat ini resmi sebagai warga Kota Depok.
Ia mengingatkan warga yang mengurus perpindahan KTP dan KK agar merapikan administrasi kependudukan sesuai dengan tempat domisili guna melancarkan proses pengurusan KTP dan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Disdukcapil Kota Depok.
Baca juga : KTP Dinonaktifkan, Warga Tetap Bisa Dilayani BPJS Kesehatan
Nuraeni menyebutkan, sebelum dilakukan penonaktifan, warga Kota Depok yang tercatat memiliki KTP dan KK DKI sekitar 24 ribu jiwa. Sekarang, mereka bukan lagi warga DKI karena sudah terbit SKPWNI dari Disdukcapil DKI ke Kota Depok.
Nuraeni mengatakan, Pemerintah Kota Depok siap membantu DKI dalam penertiban dokumen kependudukan." Kami siap membantu pengurusan KTP dan KK. Kami tiap hari melayani 50-100 warga DKI yang datang minta informasi ke bagian pelayanan Disdukcapil, petugas kami menjelaskan bagaimana cara melakukan perpindahan domisili dari luar Kota Depok ke Kota Depok, " tutur dia.
Penjelasan ini, tentu agar masyarakat segera melakukan proses pindah dari DKI ke Kota Depok. Menurut dia empat langkah untuk mengurus surat kependudukan di Kota Depok, yakni antara lain mengakses link silondo bermula, mengakses aplikasi DSW atau pelayanan kependudukan yang tersedia, atau bisa scan QR code yang tersedia.
Sebagai catatan, puluhan ribu warga yang mengurus KTP dan KK Kota Depok ini bisa dipastikan ikut memeriahkan kontestasi Pilkada Kota Depok yang akan dihelat pada 27 November 2024. (KG/Z-7)
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Penyebab utama banyaknya warga Kampung Baru belum memiliki dokumen kependudukan karena warga di sana belum memiliki surat kepemilikan lahan.
Jika KTP hilang, kamu perlu mengurus penggantian KTP yang hilang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di wilayah tempat tinggalmu.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjanjikan pengurusan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau hilang karena banjir dapat selesai sehari
WARGA Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, melayangkan protes karena merasa nama mereka dicatut dalam surat kepemilikan tanah untuk lahan yang dipasangi pagar laut.
MK menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tanpa memiliki agama atau kepercayaan yang dianut warganegara.
PERUSAHAAN Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) mendorong gerai atau outlet Rumah Pangan Kita (RPK) dapat berkembang secara masif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved