Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan sejumlah pihak penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi arus keuangan Partai Politik (Parpol) menjelang Pemilu 2024.
Hal itu ditegaskan Humas PPATK Natsir Kongah menanggapi ungkapan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang meminta PPATK mulai memantau pergerakan keuangan partai-partai politik jelang Pemilu 2024.
“Kami sudah punya MoU dengan Bawaslu dan KPU. Bahkan kita sudah membentuk Satgas untuk hal ini yang melibatkan Penyedia Jasa Keuangan,” kata Natsir dalam keterangannya, Sabtu (22/7).
Baca juga : Jokowi Akan Berkampanye Pada Waktu Yang tepat Untuk Ganjar Pranowo
Dijelaskan Natsir dengan adanya kerja sama tersebut, dia berharap penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat tercipta Pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.
“Harapannya dengan kolaborasi yang berjalan secara baik ini, tentunya dengan peran aktif peserta pemilu, pilkada, dan masyarakat secara luas dapat tercipta pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas,” tuturnya.
Baca juga : Dukung Kebijakan Hilirisasi, Prabowo Subianto Dinilai Pemimpin Nasionalis
“Serta diharapkan menghasilkan pemimpin yang amanah yang dapat membawa kemajuan bangsa dan negara,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sahroni berharap PPATK dapat mengawasi betul pergerakan dana ke dalam parpol, khususnya kemungkinan dana kejahatan. Dia menilai ini bisa berbahaya terhadap penyelenggaraan pemilu.
"PPATK harus ambil peran demi terwujudnya Pemilu 2024 berjalan adil dan damai. Jangan sampai ada dana kejahatan yang dibiarkan mengintervensi pemilu. Bisa bahaya itu, (bisa) diacak-acak pemilu kita nanti," ucap Sahroni.
Dia menyarankan PPATK berkolaborasi dengan pihak terkait soal pengawasan keuangan parpol. Lembaga penegak hukum diyakini bakal mengusut berbagai temuan PPATK. (Z-5)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belumĀ menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved