Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang berada di pusara kasus korupsi dan dinamika di internal partai, memaksanya untuk segera menentukan sikap. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadapnya selama 12 jam bisa menjadi indikator awal status hukum Airlangga selanjutnya. Pernyataan ini disampaikan pakar politik Universitas Airlangga Kris Nugroho terkait kasus dan bantuan hukum yang disampaikan politisi partai Golkar Bambang Soesatyo, Selasa (25/7).
"Iya bisa jadi ini strategi untuk mendongkel. Karena kalau sudah diperiksa lama seperti itu 12 jam, ya bisa jadi selangkah lagi bisa jadi tersangka. Karena bisa jadi Bamsoet sudah mendapatkan informasi itu," ujarnya.
Tekanan yang begitu besar terjadi di Golkar khususnya terhadap Airlangga bisa merubah arah politik partai tersebut. Golkar harus menyelamatkan elektoral dan posisinya dalam kabinet yang baru nantinya.
Baca juga : Isu Munaslub Golkar Dinilai tak Untungkan Ganjar, Prabowo, ataupun Anies
"Ini memang pergerakan politik yang sangat cepat dan ketidakpastian dukungan terhadap capres mana. Saya kira Golkar menghadapi dua hal pertama internal Golkar yang putuskan Airlangga untuk nyapres. kedua dari aspek tubuh Golkar yang selama ini ikut arus dan sangat pragmatis dan ini upaya pragmatis Golkar untuk Airlangga," paparnya.
Airlangga menurutnya realistis dengan posisinya yang sulit untuk bersaing dengan tiga capres lainnya. Maka Golkar sebaiknya segera menentukan sikap politik dan koalisinya.
"Saya pikir Airlangga akan cenderung merapat ke PDIP. Dia sedang menunggu cawapresnya Ganjar siapa sehingga ini lama. Sedangkan kalau dia cawapres agak berat untuk dipasarkan. Inilah yang membuat dorongan di internal golkar," tukasnya. (Sru/Z-7)
Seperti apa sebenarnya drama pengunduran diri Airlangga? Seperti apa pula kelanjutan jalan ceritanya? Ikuti pembahasannya di Ordal, Obrolan Mendalam dari Orang-orang Dalam.
Konsolidasi yang dihadiri ribuan kader kawasan Bandung Raya ini, dianggap sebagai langkah strategis Airlangga Hartarto dalam mempersiapkan Partai Golkar menghadapi Pemilihan Umum 2024.
Pelabuhan Patimban menjadi penyeimbang bagi Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini masih menjadi pelabuhan utama.
Pemerintah resmi izinkan gelaran Liga 2 digelar di luar Pulau Jawa. Protokol kesehatan yang ketat menjadi perhatian untuk diterapkan agar kompetisi bisa berlangsung aman.
KPU masih bisa melaksanakan pilkada serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep pada Kamis (11/7) sore di DPP Partai Golkar.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved