Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang berada di pusara kasus korupsi dan dinamika di internal partai, memaksanya untuk segera menentukan sikap. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadapnya selama 12 jam bisa menjadi indikator awal status hukum Airlangga selanjutnya. Pernyataan ini disampaikan pakar politik Universitas Airlangga Kris Nugroho terkait kasus dan bantuan hukum yang disampaikan politisi partai Golkar Bambang Soesatyo, Selasa (25/7).
"Iya bisa jadi ini strategi untuk mendongkel. Karena kalau sudah diperiksa lama seperti itu 12 jam, ya bisa jadi selangkah lagi bisa jadi tersangka. Karena bisa jadi Bamsoet sudah mendapatkan informasi itu," ujarnya.
Tekanan yang begitu besar terjadi di Golkar khususnya terhadap Airlangga bisa merubah arah politik partai tersebut. Golkar harus menyelamatkan elektoral dan posisinya dalam kabinet yang baru nantinya.
Baca juga : Isu Munaslub Golkar Dinilai tak Untungkan Ganjar, Prabowo, ataupun Anies
"Ini memang pergerakan politik yang sangat cepat dan ketidakpastian dukungan terhadap capres mana. Saya kira Golkar menghadapi dua hal pertama internal Golkar yang putuskan Airlangga untuk nyapres. kedua dari aspek tubuh Golkar yang selama ini ikut arus dan sangat pragmatis dan ini upaya pragmatis Golkar untuk Airlangga," paparnya.
Airlangga menurutnya realistis dengan posisinya yang sulit untuk bersaing dengan tiga capres lainnya. Maka Golkar sebaiknya segera menentukan sikap politik dan koalisinya.
"Saya pikir Airlangga akan cenderung merapat ke PDIP. Dia sedang menunggu cawapresnya Ganjar siapa sehingga ini lama. Sedangkan kalau dia cawapres agak berat untuk dipasarkan. Inilah yang membuat dorongan di internal golkar," tukasnya. (Sru/Z-7)
Ketahanan energi jadi prioritas nasional utama pada 2026 seiring penguatan strategi ekonomi hijau yang menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mendapat kepercayaan untuk menakhodai Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) masa bakti 2026-2030.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Saat ini, pemerintah masih menyusun aturan stimulus melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Airlangga menyebut aturan itu ditargetkan rampung pada Senin (9/2).
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved