Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Sekjen (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Politik Hukum dan HAM Samsul Hidayat menyampaikan partai berlambang pohon beringin saat ini masih tetap solid.
Menurutnya, Golkar tetap bersatu di semua tingkatan dan fokus pada pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Baca juga: NasDem Akui Ajak Golkar Gabung Koalisi Perubahan
"Abaikan saja dinamika Munaslub yang direkayasa oleh pihak eksternal yang ingin merusak, menguasai dan menjual Partai Golkar untuk kepentingan Pilpres dengan segala cara," kata Samsul, dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/7).
"Untuk Pilpres tetap mengamankan hasil Munas X Partai Golkar yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres," kata Samsul.
Adapun terkait sukses Pilkada, ia mengatakan, hampir seluruh DPD Golkar kabupaten/kota di Indonesia sudah melakukan tahapan penyaringan bakal calon kepala daerah.
Baca juga: Tinggal Enam Bulan Jelang Pilpres 2024, Golkar Dituntut Tentukan Sikap Politik
"Sesuai Surat Perintah (Sprint) DPP Partai Golkar No.163 yang kemudian tahapan itu sementara dihentikan melalui Sprint DPP Golkar No.165 karena semua tingkatan harus fokus tahapan final proses Pileg di bulan Agustus 2023," tuturnya.
Namun demikian, lanjut Samsul, penghentian tersebut tidak menggugurkan hasil penjaringan calon kepala daerah yang sudah dilakukan sebagian besar kota/kabupaten sesuai Sprint DPP Golkar No.163.
Bagi yang belum melakukan tahapan sesuai Sprint DPP Golkar No.163 tetap dibuka ruang untuk mempersiapkan nama calon kepala daerah, terutama nama calon kepala daerah yang jauh hari sudah ditetapkan dalam forum Musda, Rakerda dan Rapimda untuk kemudian diusulkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi serta DPP Partai Golkar. (RO/S-2)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved