Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Sekjen (Wasekjen) DPP Golkar Bidang Politik Hukum dan HAM Samsul Hidayat menyampaikan partai berlambang pohon beringin saat ini masih tetap solid.
Menurutnya, Golkar tetap bersatu di semua tingkatan dan fokus pada pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Baca juga: NasDem Akui Ajak Golkar Gabung Koalisi Perubahan
"Abaikan saja dinamika Munaslub yang direkayasa oleh pihak eksternal yang ingin merusak, menguasai dan menjual Partai Golkar untuk kepentingan Pilpres dengan segala cara," kata Samsul, dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/7).
"Untuk Pilpres tetap mengamankan hasil Munas X Partai Golkar yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres," kata Samsul.
Adapun terkait sukses Pilkada, ia mengatakan, hampir seluruh DPD Golkar kabupaten/kota di Indonesia sudah melakukan tahapan penyaringan bakal calon kepala daerah.
Baca juga: Tinggal Enam Bulan Jelang Pilpres 2024, Golkar Dituntut Tentukan Sikap Politik
"Sesuai Surat Perintah (Sprint) DPP Partai Golkar No.163 yang kemudian tahapan itu sementara dihentikan melalui Sprint DPP Golkar No.165 karena semua tingkatan harus fokus tahapan final proses Pileg di bulan Agustus 2023," tuturnya.
Namun demikian, lanjut Samsul, penghentian tersebut tidak menggugurkan hasil penjaringan calon kepala daerah yang sudah dilakukan sebagian besar kota/kabupaten sesuai Sprint DPP Golkar No.163.
Bagi yang belum melakukan tahapan sesuai Sprint DPP Golkar No.163 tetap dibuka ruang untuk mempersiapkan nama calon kepala daerah, terutama nama calon kepala daerah yang jauh hari sudah ditetapkan dalam forum Musda, Rakerda dan Rapimda untuk kemudian diusulkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi serta DPP Partai Golkar. (RO/S-2)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved