Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik sejumlah pejabat baru, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pengganti Johnny G. Plate yakni Budi Arie Setiadi.
Pelantikan Budi yang merupakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) diikuti dengan harapan untuk bisa menuntaskan proyek pembangunan tower BTS 4G. Mengingat jangka waktu berakhirnya pemerintahan Jokowi sudah dekat dan proyek tersebut juga terkena masalah korupsi.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa kehadiran menteri baru tidak serta merta bisa menuntaskan masalah di Kominfo, khususnya terkait proyek BTS. Menurutnya, Budi tidak bisa berbuat banyak di sisa waktu kurang lebih setahun. Apalagi proyek tersebut sudah terkendala masalah hukum yang tentu saja akan menghambat pembangunan.
Baca juga : Kominfo: BTS 4G Dukung Pengamanan Pos Lintas Batas Negeri
"Ya seorang Budi Arie ya tidak akan bisa banyak berbuat untuk menyelesaikan persoalan Kominfo. Soal BTS kan bukan urusan dia, itu sudah persoalan kejaksaan. Jadi Kominfo dia atau tidak saya sih melihat bahwa perkara ini, masalahnya sudah ada di Kejaksaan, sudah ada di pengadilan bahkan," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (17/7).
Ujang menegaskan bahwa keberlanjutan proyek pembangunan BTS saat ini ada di tangan Kejaksaan atau Pengadilan. Proses hukum tengah berjalan sehingga tidak ada hubungannya dengan kehadiran menteri baru.
"Jadi persoalan hukum BTS itu selesai atau tidak bukan karena dari dia (menteri) tapi oleh kejaksaan atau pengadilan. Tidak bisa berharap kepada menteri yang baru karena memang sudah on going, sudah jalan (proses hukum)," ucapnya.
Baca juga : Kuasa Hukum Protes Plate Disebut Rugikan Negara Rp8 T Tanpa Pernah Diminta Klarifikasi
Meski demikian, dia berharap kinerja Budi sebagai menteri baru bisa lebih baik di sisa waktu jabatannya. Budi memang tidak memiliki layar belakang yang kuat di bidang komunikasi dan informatika, akan tetapi penilaian terhadap kinerjanya tidak bisa dilakukan di awal.
Ujang meminta semua pihak mendukung Kominfo dan menteri barunya. Kehadiran Budi perlu diapresiasi dan diberi kesempatan untuk memperbaiki berbagai persoalan di Kominfo.
"Belum tentu (penunjukan Budi tepat). Budi bukan ahlinya juga. Kita lihat saja ke depan, kita beri kesempatan dulu baru bisa menilai. Apapun itu karena jabatan politik bisa diisi oleh siapa pun," tandasnya. (Van/Z-7)
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Budi pun siap untuk membuktikan dirinya sama sekali tidak terlibat di dalam praktik perlindungan situs judol itu di proses hukum.
Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pemeriksaan itu dilakukan untuk mengusut empat perkara dugaan korupsi di Kementerian Kominfo yang terjadi pada 2022-2024.
MENTERI Koperasi Budi Arie Setiadi merespons ihwal adanya desakan agar dirinya turut diusut dalam kasus judi online pegawai Kementrian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Temu merupakan aplikasi asal Tiongkok yang langsung menghubungkan pabrik negara itu dengan pembeli.
Buku Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014-2025. Peluncuran itu dilakukan di Gedung Kominfo, Jakarta, pada Kamis (10/10).
PT BANK Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Central Asia (BCA), PT Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri memfasilitasi kredit sebesar Rp2,061 triliun untuk pembangunan sarana-prasarana jalur ganda kereta api Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved