Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebut koalisi terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum jelas. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan Kepala Negara seperti pengamat.
"Pernyataannya seperti pengamat atau seperti memiliki tujuan lain," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu, (16/7).
Presiden dipandang mestinya tak mengeluarkan pendapat seperti itu. Mardani mengatakan Jokowi seharusnya memberi pernyataan yang mengokohkan demokrasi jelang kontestasi politik 2024.
Baca juga: Jokowi Senang Relawanya Tenang, Tak Terbawa Arus Politik
"Presiden mestinya memberi pernyataan yang menginspirasi, membesarkan, dan mengokohkan demokrasi," ucap Mardani.
Presiden Jokowi menyebut kondisi politik terkait Pilpres 2024 belum jelas. Hal itu dikarenakan belum ada koalisi yang jelas.
"Koalisinya siapa dengan siapa, partai mana dengan partai mana belum jelas," ujar Presiden Jokowi dihadapan relawan di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Arus Bawah Jokowi (ABJ) 2023, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Juli 2023.
Baca juga: Prabowo Dinilai akan Lanjutkan Program Hilirisasi dan Pembangunan Infrastruktur era Jokowi
Jokowi meminta relawannya tidak meributkan perihal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung. Relawannya diminta fokus bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Sementara, saat ini terdapat tiga figur yang digadang-gadang maju Pilpres. Yakni, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
"Capresnya, cawapresnya ya apa, masa belum jelas bapak ibu milih, ya enggak," jelasnya.
(Z-9)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved