Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebut koalisi terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 belum jelas. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan Kepala Negara seperti pengamat.
"Pernyataannya seperti pengamat atau seperti memiliki tujuan lain," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu, (16/7).
Presiden dipandang mestinya tak mengeluarkan pendapat seperti itu. Mardani mengatakan Jokowi seharusnya memberi pernyataan yang mengokohkan demokrasi jelang kontestasi politik 2024.
Baca juga: Jokowi Senang Relawanya Tenang, Tak Terbawa Arus Politik
"Presiden mestinya memberi pernyataan yang menginspirasi, membesarkan, dan mengokohkan demokrasi," ucap Mardani.
Presiden Jokowi menyebut kondisi politik terkait Pilpres 2024 belum jelas. Hal itu dikarenakan belum ada koalisi yang jelas.
"Koalisinya siapa dengan siapa, partai mana dengan partai mana belum jelas," ujar Presiden Jokowi dihadapan relawan di acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Arus Bawah Jokowi (ABJ) 2023, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 15 Juli 2023.
Baca juga: Prabowo Dinilai akan Lanjutkan Program Hilirisasi dan Pembangunan Infrastruktur era Jokowi
Jokowi meminta relawannya tidak meributkan perihal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung. Relawannya diminta fokus bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Sementara, saat ini terdapat tiga figur yang digadang-gadang maju Pilpres. Yakni, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
"Capresnya, cawapresnya ya apa, masa belum jelas bapak ibu milih, ya enggak," jelasnya.
(Z-9)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved