Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami penggunaan istilah jalur atas dan jalur bawah dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). istilah tersebut diketahui digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam berkomunikasi.
"Iya masih dalam pendalaman lebih lanjut soal kode tersebut," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Jumat (14/7).
KPK juga akan mendalami kemungkinan adanya pejabat lain di luar Sekretaris MA Hasbi Hasan yang dimaksud dalam kode itu. Namun, untuk saat ini, pengungkapan permainan kotor para tersangka tetap menjadi fokus utama.
Baca juga: Ferrari dan McLaren Milik Sekretaris MA Hasbi Hasan Disita KPK
"Masih fokus ke perbuatan para tersangka lebih dahulu. Namun, seluruh informasi yang sudah kami miliki, akan kami dalami lebih lanjut," ucap Ali.
Sebelumnya, KPK menyebut adanya jalur atas dan bawah dalam kasus suap penanganan perkara di MA. Istilah itu dipakai Debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana Heryanto Tanaka dan Advokat Theodorus Yosep Parera.
Baca juga: Mobil Mewah jadi Bukti Kasus Suap Sekretaris MA
"Dari beberapa komunikasi antara HT (Heryanto Tanaka) dan TYP (Theodorus Yosep Parera), terdapat beberapa agenda skenario agar kasasi jaksa dikabulkan menggunakan istilah jalur atas dan jalur bawah," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan..
Firli menjelaskan jalur atas dan bawah merupakan istilah untuk penyerahan duit haram ke beberapa pihak. Orang yang dituju dipastikan berpengaruh di MA.
"Yang satu di antaranya HH (Hasbi Hasan) selaku Sekretaris MA," ucap Firli. (Z-11)
Deolipa menegaskan, seluruh aset tersebut merupakan warisan sah dari orang tua Linda Susanti, bukan hasil tindak pidana korupsi.
Budi mengatakan, Menas dibantu oleh perantara sampai bisa minta kasusnya diurus oleh Hasbi dan memberikan suap. Penyidik kini mempertimbangkan status hukum untuknya.
Hasbi masih terseret kasus pencucian uang. KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa saksi berinisial M, untuk mendalami kasus dugaan pencucian uang, yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
KPK membenarkan pemeriksaan Hakim Kosntitusi Ridwan Masyur berkaitan dengan kasus suap yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Hasbi Hasan kini menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
Rapat finalisasi ini menjadi langkah nyata bagi kedua lembaga untuk memastikan administrasi peradilan di Indonesia semakin modern, akuntabel, dan terpercaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved