Duit Suap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalur Kereta Disebar ke Banyak Pihak

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga duit suap pemeliharaan dan pembangunan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) disebar ke banyak pihak. Informasi ini diulik dengan memeriksa empat saksi pada Senin, 5 Juli 2023.

"Para saksi hadir dan dan didalami pengetahuannya antara lain dugaan aliran uang dari tersangka DRS (Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto) ke berbagai pihak internal dan terkait lainnya," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/7).

Tiga dari empat saksi itu merupakan karyawan PT IPA yakni Suyanto, Any Sisworatri, dan Tato Suranto. Satu sisanya yakni pihak swasta Angga Yani Rahman Nurul.

Baca juga: Kasus Suap Jalur Kereta Segera Diadili

Ali enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik ke empat saksi itu. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat rampung menggelar sidang perdana dugaan suap pembangunan jalur kereta api. Direktur PT KA Manajemen Properti Yoseph Ibrahim dan Vice President (VP) PT KA Manajemen Properti Parjono diduga telah memberikan suap.
 
Baca juga: Sidang Korupsi Pembangunan BTS 4G Dilanjutkan Selasa, 18 Juli

"Memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp1.125.000.000," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moh Helmi Syarif di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 3 Juli 2023.
 
Uang itu diberikan ke Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah. Jaksa menyebut duit panas itu diberikan untuk mengatur paket pengerjaan perlintasan sebidang di Jawa Sumatra pada 2022.
 
Pemberian uang itu dilakukan bertahap sejak April 2022 sampai 11 April 2023. Suap itu merupakan commitment fee sebesar lima persen dari nilai kontrak yang mencapai Rp20.752.776.802.
 
Parjono dan Yoseph juga memberikan uang Rp240.000.000 ke tiga orang lain yakni Hamdan, Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan 6 Edi Purnomo, dan Ketua Pokja Penanganan Perlintasan Sebidang Budi Prasetyo. Hamdan mendapatkan Rp40 juta, sementara itu Edi dan Budi masing-masing Rp100 juta. (Z-3)