Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengaku diminta rekan-rekannya menjadi pelaksana harian atau Plh Ketua Bawaslu RI.
Itu disebabkan kondisi kesehatan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pasca pingsan dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-77 di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat (1/6).
"Teman-teman meminta saya untuk jadi Plh, tapi kita masih mau menindaklanjuti sekarang. Karena itu, kan, baru keputusan lisan. Kan, harus formal," akunya saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (2/6).
Baca juga : Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Pingsan di Acara HUT Bhayangkara Ke-77 di SUGBK
Lolly menjelaskan, pihaknya langsung membagi-bagi tugas sambil menunggu Bagja pulih setelah dirawat di rumah sakit. Hal tersebut segera dilakukan untuk memastikan kegiatan pengawasan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar.
Baca juga : Bawaslu Terus Pelototi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024
Menurut Lolly, kondisi kesehatan Bagja berangsur membaik. Saat ini, lanjutnya, Bagja telh dipindahkan ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.
"Saya dapat informasi sudah mengalami perbaikan, kondisinya sudah oke, tapi memang perlu pengecekan lebih lanjut. Doakan saja biar segera sehat," tandasnya.
Sebelumnya, Bagja dikabarkan pingsan saat mengikuti acara HUT Bhayangkara ke-77. Kasubag Humas Bawaslu RI Ali Imron menyebut, Bagja pingsan karena gula darahnya menurun akibat tidak sempat sarapan sebelum menghadiri HUT Bhayangkara. Sebelum dipindahkan ke RS Jantung Harapan Kita, Bagja sempat dirawat di RS Angkatan Laut Mintohardjo. (Z-8)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved