Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pungutan liar (pungli) merupakan ladang pemasukan bagi penjaga dan bagian perawatan rumah tahanan (rutan). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun memastikan bahwa transaksi haram itu kini tengah diusut secara serius.
"Ini memang terjadi di rutan, melibatkan penjaga dan perawatan," kata Ghufron di Jakarta, Kamis (22/6)
Ia masih enggan memerinci lebih lanjut identitas para pihak yang terlibat dalam kegiatan pungli tersebut. Peran tiap-tiap penjaga dan bagian perawatan yang terlibat kini masih ditelisik mendalam. Mereka juga sudah dibebastugaskan demi mempercepat proses pengusutan
Baca juga: KPK Bingung Ada Pungli di Rumah Tahanan
"Tentu kita fokus pada insan-insan tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, Dewan Pengawasa KPK mengungkap ada pungutan liar di dalam Rumah Tahanan (Rutan) yang dikelola lembaga antirasuah. Puluhan pegawai diyakini terlibat.
Baca juga: Skandal Pungli Rutan KPK Dibagi Menjadi Dua Klaster
"Diduga yang terlibat bahkan puluhan pegawai Rutan KPK," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. (Z-11)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengevaluasi total proses rekrutmen Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang diduga sarat praktik pungutan liar (pungli).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas,
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Pemprov DKI bakal mengecek terlebih dahulu kebenaran dugaan pungli yang dilakukan sekolah sebelum memberikan teguran
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan setiap proses rekrutmen harus dilakukan dengan transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
GUBERNUR Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (Pungli) di seluruh tama yang ada di Jakarta.
Oknum polisi yang melakukan pemerasan penonton DWP 2024, termasuk di antaranya terhadap warga negara (WN) Malaysia disebut harus dipecat.
Nilai uang yang dipungli dari 51 orangtua siswa totalnya Rp50 juta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved