Surat Pemberhentian Sementara Plt Bupati Mimika Dinilai Janggal

PELAKSANA tugas (Plt) Bupati Mimika Johannes Rettob menilai ada kesalahan dalam keputusan pemberhentian sementara terhadapnya. Surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dinilai janggal.

"Mekanisme administratif pemerintahan seperti ini menjadikan kementerian Dalam Negeri sebagai Lembaga Negara seperti main-main. Padahal, ini masalah administrasi pemerintahan antar lembaga negara," kata Kuasa Hukum Johannes, Viktor Santoso melalui keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Viktor menyebut kliennya diberhentikan dari jabatan Plt Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.3-1245 Tahun 2023. Dokumen itu tidak pernah didapat dalam bentuk fisik, melainkan hanya dikirimkan melalui pesan WhatsApp.

Baca juga: BPSDM Kemendagri dan Kementerian Bersinergi untuk Pengembangan Kompetensi ASN pada 4 Daerah DOB

Keputusan pemerintah pusat dinilai tidak bisa berlangsung seperti itu. Sebab, ada aturan yang ketat dalam pengaturan administrasi pejabat negara.

"Ini masalah administrasi pemerintahan antar lembaga negara," ucap Viktor.

Baca juga: Kemendagri Gelar Pelatihan Pelatih Aparatur Pemerintahan Desa

Viktor menilai keputusan pemberhentian kliennya telah cacat formil dan materil. Kemendagri diharap tidak memberikan kebijakan atas dasar kepentingan pihak tertentu.

"Jangan sampai muncul dugaan liar kalau Kemendagri ikut bermain dalam menciptakan konflik yang nantinya timbul di Kabupaten Mimika," ujar Viktor.

Sebelumnya, Johannes Retob menggugat Pasal 83 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Beleid itu membahas pemberhentian sementara kepala daerah.
 
Kuasa hukum Johannes, Viktor Santoso Tandiasa, menyebut uji materil itu diajukan setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kolusi dan nepotisme oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. Kejati Papua telah menyurati Pemerintah Provinsi Papua untuk menghentikan Johanes dari jabatannya.
 
"Menurut kami, tindakan Kejati papua yang menerbitkan surat perihal 'permohonan pemberhentian sementara' terhadap klien kami Bapak Johannes Rettob adalah tindakan hukum yang dilakukan diluar kewenangan Kejati," kata Viktor di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023. (Z-3)