Komisi II DPR Sebut Kebetulan Rekrutmen CPNS Berbarengan Tahun Politik

ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun ini tidak memiliki agenda politik. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai pembukaan lowongan CPNS tersebut kebetulan berbarengan dengan tahun politik.

"Itu (CPNS) kan kebetulan saja dibuka tahun ini saat tahun politik. Soal CPNS itu kan sudah ada skemanya dan formasi yang dibutuhkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," ujar Guspardi, kepada Media Indonesia, Senin (12/6).

Guspardi juga menilai penerimaan CPNS kali ini sesuai dengan kebutuhan yang ada dan anggaran yang tersedia. Ia mengatakan sebelum pembukaan CPNS, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara telah menghitung anggaran yang dibutuhkan.

Baca juga: Rekrutmen CPNS tak Berdampak Signifikan pada APBN Tahun Ini

"Kalau pemborosan saya kira tidak, karena ini kembali lagi ada kebutuhan dari daerah misalnya," ujarnya.

Ia berharap CPNS nantinya dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya, kuota yang dibuka dapat terisi sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.

Baca juga: Rekrutmen 1 Juta CPNS Jelang Pemilu Jadi Strategi Politik Rezim

Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan Rebiro), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membuka rekrutmen CPNS tahun 2023 dengan total 1.030.751 orang. Rekrutmen untuk abdi negara ini rencananya dibuka pada September mendatang.

"Kami menyampaikan (pada Presiden Jokowi) terkait dengan rencana rekrutmen ASN di 2023 ini. Masih ada beberapa instansi dengan surat yang sudah kita kirim tetapi mereka belum juga mengirim usulan untuk formasi CPNS di 2023. Dan total yang akan kita rekrut sementara ada 1.030.000 orang di 2023," kata Azwar usai menghadap Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Azwar menjelaskan dari total 1 juta lebih rekrutmen tersebut, sekitar 80% diperuntukkan untuk non ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kemudian 20% diperuntukkan untuk yang baru lulus kuliah. (Z-7)