Rekrutmen 1 Juta CPNS Jelang Pemilu Jadi Strategi Politik Rezim

PEMERINTAH melalui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan-RB) akan membuka rekrutmen CPNS pada tahun 2023 ini degan total kuota 1.030.751. Jumlah yang fantastis, berbau politis.

Bagaimana tidak? Pelaksanaan seleksi CPNS dilakukan menjelang Pemilu 2024 sehingga pantas saja jika publik menilai kebijakan tersebut berbau politis.

"Ya ini kan sebentar lagi udah Pemilu, kalau disebut sebagai strategi politik itu bisa. Kan dari sejarah yang lalu-lalu juga begitu, rekrutmen CPNS dilakukan jelang pemilu," ujar Pakar Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo kepada Media Indonesia, Senin (12/6).

Baca juga : Jual-Beli Jabatan ASN, DPR Minta Sistem Seleksi dan Promosi Diperketat

Membuka rekrutmen CPNS jelang pemilu memang bukan hal baru. Hampir setiap rezim pemerintahan juga mempraktikkan strategi tersebut. Hal itu juga dinilai cukup efektif untuk meningkatkan elektabilitas serta meraup suara dari para pencari kerja atau pun lulusan baru.

"Belum lagi kalau yang direkrut, honorer, lulusan baru itu pasti punya keluarga atau kerabat. Kalau mereka cukup berpengaruh ya ini angka yang besar kan," kata dia.

Baca juga : Presiden Jokowi akan Umumkan Kenaikan Gaji PNS pada 16 Agustus

Gitadi menyebut rekrutmen 1 juta CPNS bisa dianggap wajar bila sesuai kebutuhan. Sehingga pemerintah perlu membuka data kebutuhan CPNS tahun ini.

"Berapa banyak yang pensiun, yang meninggal. Kalau memang kebutuhannya besar ya itu dianggap wajar," tambahnya.

Membuka rekrutmen CPNS tidak sekadar membuka lowongan kerja bagi masyarakat Indonesia. Sebab penambahan CPNS yang tidak sesuai kebutuhan justru hanya akan menambah beban APBN ke depan.

Di sisi lain, rekrutmen juga harus dilaksanakan secara proporsional. Misalkan untuk kebutuhan guru dan tenaga kesehatan mencapai 80%, kemudian diisi bidang lain, khususnya terkait SDM teknologi digital yang sangat dibutuhkan saat ini. (Z-4)