Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini akan tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024.
"Bapak Presiden (Jokowi) nanti akan sampaikan RUU APBN 2024 ya pada tanggal 16 Agustus (2023)," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Mei 2023.
Srimul menjelaskan pensiunan ASN, TNI, dan Polri juga akan ikut mengalami kenaikan gaji. Namun, Srimul belum dapat membeberkan besaran kenaikan gaji.
Baca juga: Rencana Pemerintah Tambah Tunjangan bagi ASN Tuai Kritikan
"Jadi supaya enak dan tegang terus (tunggu) tanggal 16 Agustus pak Presiden (Jokowi akan umumkan)," terangnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengusulkan adanya kenaikan gaji PNS. Anas mengatakan pihaknya bersama Srimul telah sepakat merombak perumusan tunjangan kinerja (tukin) PNS berdasarkan performa masing-masing wilayah.
Baca juga: Akhirnya! Gaji ke 13 PNS Cair Juni, Ini Besarannya
"Kami sepakat bersama pak Presiden dan Menkeu soal ini, kami sedang cari formulanya di dalam Peraturan di PPASN (Pusat Pelatihan Aparatur Negara) nanti," kata Anas pada Rabu (17/5). (MGN/Z-7)
KABUPATEN Sumedang, Jawa Barat, masih kekurangan jumlah guru ASN sekitar 2.000 orang untuk tingkat SD dan SMP. Saat ini, kekurangan itu ditanggulangi guru non ASN.
NIAT pemerintah membantu para pekerja agar dapat memiliki rumah melalui kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak mendapatkan sambutan sebagaimana diharapkan.
Sistem perekrutan CPNS dan bakal calon kepala sekolah saat ini sudah lebih baik daripada yang dahulu.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved