Diduga Muncul Mafia Tenaga Honorer, DPR Desak Investigasi Calon ASN Secara Ketat

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendesak Kepala Kantor Regional VI BKN Medan untuk memverifikasi secara ketat seluruh pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tes Calon Aparatur Sipil Negara atau CASN 2023.

Pasalnya, diduga ada mafia tenaga honorer yang mengambil kesempatan dalam penerimaan seleksi pegawai sipil negara tersebut, CPNS maupun calon PPPK.

Diketahui, praktik mafia tenaga honorer bermunculan seiring dibukanya penerimaan CASN baik formasi CPNS maupun PPPK.

Baca juga: Kapan Bisa Cetak Kartu Ujian CPNS 2023, Cek Jadwal dan Caranya

Terlebih akan adanya penghapusan tenaga honorer sehingga urgensi untuk lolos seleksi tes di tahun ini semakin meningkat. Junimart Girsang dengan tegas meminta pemerintah, termasuk masing-masing Kantor Regional BKN untuk melakukan verifikasi serta pengawasan ketat.

Minat untuk menjadi ASN saat ini sangat tinggi sekali dikarenakan adanya wacana dari pemerintah untuk penghapusan tenaga honorer. Dampaknya, mafia tenaga honorer yang berupaya meloloskan,

“Saya telah menyampaikan beberapa kali kepada Menteri PAN-RB supaya dilakukan investigasi audit, bekerja sama dengan BPKP. Kasus mafia tenaga honorer ini harus segera ditangani," pungkas Junimart usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Regional VI BKN Medan, Jumat (1/12/2023)

Laporan yang masuk bahwa tenaga honorer yang diajukan ke pusat ternyata bukan tenaga honorer yang memang telah mengabdi di instansinya.

Baca juga: Memanfaatkan Aplikasi Menembus Persaingan Tes CPNS

"Ini pun menjadi catatan untuk Kantor Regional BKN untuk bantu memverikasi serta mengawasi secara ketat jangan sampai terjadi hal seperti ini,” pungkas Junimart.

Menurut Junimart, para mafia tenaga honorer tu melancarkan aksinya seperti sebuah sindikat. Sehingga, hal ini merupakan kejahatan yang tentu harus ditindak tegas.

Baca juga: Rekrutmen 1 Juta CPNS Jelang Pemilu Jadi Strategi Politik Rezim

Ia menekankan perlunya penyelidikan serta investigasi segera dilakukan baik dari Pemerintah maupun stakeholder terkait supaya hal-hal semacam ini tidak semakin berkembang dan menjadi momok bagi masyarakat Indonesia, terutama tenaga honorer yang memang benar-benar mengabdikan diri.

“Verifikasi tenaga honorer ini sangat penting karena mafia tenaga honorer pastilah sebuah sindikat yang aksinya dilancarkan oleh banyak pihak. Ini adalah sebuah pelanggaran, dan jelas harus segera ditindak. Kami minta segera lakukan investigasi, tindak tegas pelaku serta oknum-oknum terlibat,” tutup Junimart. (RO/S-4)