Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BAKAL Calon Presiden Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan (NasDem, PKS dan Demokrat) hadir di acara halal bihalal yang digelar DPD PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Kota Bogor, di Gelanggang Olahraga (GOR) Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu ( 11/6).
Selain ribuan kader, simpatisan dan relawan dari PKS, di acara tersebut hadir juga sejumlah perwakilan dari partai pengusung, partai koalisi perubahan yaitu Partai NasDem dan Partai Demokrat Kota Bogor.
Dalam sambutannya Anies mengatakan bahwa hingga saat ini partai koalisi perubahan masih solid.
Baca juga : Makin Masif, Pemasangan Poster Anies di Rumah Warga Jadi Gerakan Sosial
"Tadi saya menemukan teman-teman dari partai koalisi. Ada dari Demokrat hadir bersama, ada dari Partai NasDem hadir bersama. Insya Allah soliditas ini terus terjaga di bulan- bulan ke depan,"kata Anies.
Di hadapan ribuan relawan PKS, Anies mengatakan, saat ini momentun penting untuk merebut kesempatan, momentum penting untuk mengikhtiarkan yang disebut sebagai keadilan.
Baca juga : Efek Kejut Pengumuman Cawapres Jadi Kartu AS Anies Baswedan
Dan menurutnya, hal itu bukan semata untuk satu orang, bukan untuk satu partai dan bukan untuk satu koalisi.
"Ini untuk satu bangsa, negara Indonesia. Itu pegangan kita,"katanya.
"Insyaallah bila niat sudah diluruskan, bila kita sudah bisa menjaga soliditas. Ini sebagai bagian ikhtiar, kita pasti mendapatkan ridho dari Allah. Insyaallah ikhtiar ini menjemput takdir untuk perubahan, nanti Allah ijabah.
Mudah mudahan dan nantinya kemenangan dihantarkan kepada kita semua,"imbuhnya.
Kepada para relawannya, Anies membeberkN bahwa perjalanan seperti ini bukan perjalanan yang landai. Menurutnya, kalau perjalanan landai itu tidak mengantarkan kemana- mana, tapi nyaman. Sedangkan jika jalannya menurun, enak juga dilewati. Dan jalan yang mendaki itu berat untuk dilewati.
Selain berat, jalan mendaki menantang untuk dilewati.
"Tapi ingat puncak itu tidak bisa didapat lewat jalan yang landai. Tidak bisa didapat dengan jalan yang menurun. Puncak itu, didapat lewat jalan yang mendaki, jalan yang terjal. Di situ kita mendapatkan puncak- puncak baru sebagai Indonesia,"katanya.
Untuk itu, dia meminta kepada semua relawan, pendukungnya untuk tetap menjaga semangatnya
"Ini yang sekarang sedang di ikhtiarkan. Jadi, kalau nanti kita bisa jaga semangat ini sampai bulan- bulan ke depan, sampai bulan Februari, Insyaalah Bogor menag, Jabar menang, Indonesia menang. Bogor menang, Jabar menang, menular ke Indonesia,"imbuhnya. (Z-4)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved