Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri transaksi keuangan dalam empat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). PPATK menemukan aliran uang mencapai Rp442 miliar selama 2023 dari kasus kejahatan tersebut.
"Pada tahun 2023 PPATK telah menyampaikan 4 HA (hasil analisis) terkait TPPO dengan nilai transaksi kurang lebih Rp 442 Miliar," kata Humas PPATK Natsir Kongah saat dikonfirmasi, Kamis (8/6).
Natsir mengatakan temuan itu telah diserahkan ke Polri. Kemudian, Polri telah menindaklanjuti dengan mengungkap sejumlah kasus perdagangan orang. Natsir menyebut pihaknya masih terus melacak aliran dana ke jaringan pelaku perdagangan orang lainnya.
Baca juga: Bakamla Turut Berkomitmen Berantas TPPO
"Untuk jaringan penempatan TKI illegal lainnya baik itu jaringan Kamboja sebagaimana permintaan Polri maupun proaktif oleh PPATK sedang dilakukan penelusuran aliran dananya ke berbagai PJK (Perusahaan Jasa Keuangan)," jata Natsir.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Mabes Polri telah menangani 500 kasus TPPO dari 2020 hingga 2023. Sebanyak 500 orang telah ditetapkan tersangka dan telah diproses hukum oleh jajaran Bareskrim Polri dan polda. Polri mencatat kasus perdagangan orang paling banyak terjadi pada 2022.
Baca juga: BP2MI Apresiasi Komitmen Kapolri Berantas Kasus TPPO
"Sebelumnya pada tahun 2022 terdapat kasus paling tinggi yaitu dengan modus pekerja Migran yang kita tangani dengan jumlah korban paling banyak," kata Ramadhan, Rabu, 6 Juni 2023. (Z-6)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank.
Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved