Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi V DPR RI Boyman Harun menyoroti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu menyampaikan dengan jelas progress serta evaluasi pembangunan dan pengembangan IKN kepada Komisi V DPR RI dan masyarakat secara luas.
“Berkaitan dengan IKN, dari semua Kementerian termasuk Perhubungan maupun PUPR di sini kan selalu diutamakan berkaitan kelanjutan-kelanjutan IKN. Artinya anggaran-anggaran itu, kelanjutan IKN itu diprioritaskan. Ke depan maksud saya, evaluasi dan progresnya juga harus selalu disampaikan kepada Komisi V ini, seperti apa sudah IKN itu?” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi V dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).
Boyman Harun menambahkan, perbincangan mengenai pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN di tengah masyarakat kini tengah hangat. Tetapi masyarakat tidak mengetahui progres pembangunannya lantaran pemerintah kurang dalam memberikan informasi dan melaporkan progres dan evaluasi pembangunan IKN.
Baca juga: Pengamat Soroti Kerawanan IKN di sisi Perairan dan Ruang Udara
“Jadi maksud saya, sesuai dengan anggaran yang banyak dimasukan ke sana dalam rangka untuk kelanjutan daripada IKN ini, masyarakat wajib tahu seperti apa perkembangannya. Karena kita dengar banyak cerita, IKN ini bisa-bisa saja gak jadi gitu, atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apapun,” tutur Politisi Fraksi PAN itu.
Informasi mengenai progres dan evaluasi pembangunan IKN ini, tegasnya, harus jelas diberikan oleh Pemerintah karena masalah IKN berkaitan dengan anggaran yang begitu besar. Untuk itu, perlu ada kepastian dalam pembangunan IKN ini termasuk mengenai isu yang mengatakan IKN belum tentu dilanjutkan saat Presiden berganti.
“Jadi statement pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini. Sehingga apa yang dianggarkan oleh Kementerian ada satu kepastian, tidak jadi cuma-cuma atau bahkan hanya simbol belaka. Jadi siapapun presidennya menurut saya pembangunan Indonesia ini harus terus berlanjut, apalagi itu memang pas dan pantas untuk dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini,” tegasnya.
Baca juga: IKN Terapkan Konsep Kota Hutan Berkelanjutan
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memaparkan bahwa perencanaan dan pengembangan IKN, untuk sektor transportasi udara akan dibangun bandar udara khusus VVIP dan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer Pendukung IKN. Sektor transportasi laut akan dibangun pelabuhan wisata, serta untuk sektor transportasi darat akan dibangun layanan simpul antar moda, angkutan antarmoda Balikpapan-IKN, dan Subsidi Park and Ride.
Kemudian untuk sektor transportasi perkeretaan, akan dibangun jaringan jalur KA bandara, jaringan jalur KA Perkotaan Dalam Kawasan Inti IKN, jaringan jalur KA perkotaan Balikpapan-IKN, dan KA Trans Kalimantan. Lalu untuk pengembangan Intelligent Transport System (ITS) akan dibangun Advanced Public Transportation Systems (APTS) dan Advanced Traffic Management System (ATMS).
“Pengembangan Ttansportasi tentu kita akan prioritaskan sebagai satu ekonomi yang berkelanjutan dengan net zero emission dan kita utamakan menggunakan satu mekanisme pada darat ada Intelligent Transport System yang tentunya akan memberikan hal-hal yang baik dan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain di Indonesia. Beberapa hal sudah kami koordinasikan dengan negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, India dan beberapa negara Timur Tengah sangat berminat untuk bekerjasama di IKN,” pungkasnya. (RO/S-3)
Selain itu, legislator yang merupakan Wakil Ketua BURT DPR RI itu juga meminta adanya toilet portable di setiap rest area ataupun di antara rest area.
Dengan kondisi jalan nasional yang semakin membaik, menurut Irwan, hasil-hasil pertanian, perikanan dan perkebunan masyarakat bisa berjalan lancar arus logistiknya.
Dikatakannya, ada beberapa kendala-kendala yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu, antara lain yakni mengenai pembebasan lahan.
Dengan pertimbangan pengoperasionalan harus mampu memberi jaminan keamanan untuk keselamatan para penumpangnya.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menjalin kemitraan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya
Pembangunan IKN menerapkan konsep sustainability modern secara komprehensif,
Ini bentuk kepercayaan kepada Pos Indonesia untuk ambil bagian dalam menyukseskan pembangunan IKN
Kontribusi PosIND itu diakui Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp87 miliar.
Rano membeberkan setelah ibu kota pindah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta harus menyiapkan dan merencanakan pondasi baru
PEMPROV DKI Jakarta akan segera melakukan pencetakan ulang KTP elektronik (e-KTP) bagi warga Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved