Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOALISI Perubahan disebut sudah mengantongi nama calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di pemilu 2024. Meski demikian, koalisi yang terdiri atas Partai NasDem, Demokrat, dan PKS belum mengumumkannya.
Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai bahwa strategi yang dilakukan Koalisi Perubahan merupakan strategi wait and see. Hal itu dilakukan untuk membaca peta kekuatan politik lawan.
"Terkait dengan cawapres belum diumumkan, meski katanya sudah mengerucut pada satu nama, bisa berbagai kemungkinan. Pertama, bisa saja itu bagian dari strategi untuk wait and see terhadap kompetitor. Dengan sengaja belum diumumkan, maka kompetitor juga akan mengambil sikap yang sama, wait and see," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (4/6).
Baca juga: Survei Indikator: Anies, Ganjar, dan Prabowo Kokoh 3 Besar Capres
Akan tetapi, lanjutnya, bisa saja Koalisi Perubahan sebenarnya belum final. Antara pihak-pihak terkait di dalamnya mungkin saja belum sepakat. Pasalnya, setiap partai pendukung tentang saja memiliki kader-kader yang diunggulkan.
"Bisa juga sesungguhnya keputusan mengerucut pada satu nama tersebut belum final. Masih belum ada kesepakatan di antara unsur koalisi perubahan tersebut. Belum ada kesepakatan tersebut, bisa datang dari PD atau PKS. Seperti diketahui, kedua partai ini masing-masing mengusung kader internalnya," jelasnya.
Baca juga: Buru-buru Umumkan Cawapres Dinilai Menguntungkan Lawan Politik Anies
"Kemungkinan yabg lain, apakah cawapres tersebut dapat memberikan insentif elektoral atau tidak. Ini karena Anies Baswedan sebagai capres, elektoralnya tidak bergerak, stagnan terus. Dengan demikian posisi cawapres menjadi krusial," tandanya.
Buru-buru akan Berbahaya
Sementara itu, Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo, mengatakan sikap menunggu dan tak buru-buru Koalisi Perubahan mengumumkan nama cawapres Anies Baswedan adalah hal yang tepat. Menurutnya, buru-buru mengumumkan nama cawapres untuk Anies Baswedan akan berbahaya. Sebab, lawan politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu malah akan diuntungkan.
"Ada yang berpandangan, jika sejak dini figur cawapres sudah diumumkan bisa berdampak buruk karena lawan politik sudah mengetahui dan dapat segera menyusun strategi yang efektif," kata Karyono.
Karyono menyebut langkah Anies menahan pengumuman nama pendampingnya untuk menjaga efek kejut sudah tepat. Sosok cawapres itu tidak boleh diumumkan sejak dini untuk mencegah lawan politiknya membaca gerakan.
Dia juga menyebut merahasiakan sementara nama cawapres Anies merupakan hal lumrah dalam politik. Sebab, tidak semua langkah koalisi wajib dibeberkan ke publik.
"Dalam pertarungan politik, memang ada informasi yang perlu disampaikan secara terbuka, tapi ada yang harus dirahasiakan, salah satunya adalah merahasiakan figur cawapres yang sesungguhnya," ucap Karyono.
(Z-9)
PKS mempertimbangkan gabung Koalisi Perubahan jilid II dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Termasuk peluang PDIP gabung di poros tersebut.
TIMNAS Amin menegaskan partai NasDem masih tetap setia bersama Koalisi Perubahan atau pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
POLITISI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Seno Bagaskoro mengatakan pihaknya tidak masalah apabila koalisi 01 atau Koalisi Perubahan menginisiasi hak angket.
Partai NasDem tetap mendorong PDI Perjuangan merespons positif inisiatif pengguliran hak angket oleh Koalisi Perubahan.
NasDem sengaja mengundang PKS dan PKB untuk berdiskusi. Hal itu bertepatan dengan momentum berbuka puasa bersama.
PKB bakal menjadikan Desak Anies dan Selepet Imin sebagai standar model kampanye pada Pilkada 2024.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Masyarakat mengharapkan KPK menindak kasus korupsi kakap yang berdampak besar bagi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved