Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BAKAL Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menanggapi santai kasus dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu 2024 yang menyeret Denny Indrayana.
Anies menilai secara umum mengemukakan pendapat di muka umum merupakan sebuah bentuk demokrasi, dan hal itu juga sudah dijamin dan diatur dalam undang-undang.
"Kalau saya lihat ya, marilah kita menghormati prinsip dasar dalam kemerdekaan, dalam demokrasi itu kita bebas untuk mengutarakan pandangan dan ini dilindungi undang-undang," kata Anies, dikutip Sabtu (3/6).
Baca juga: Komentar Anies Baswedan terhadap Denny Indrayana Dilaporkan ke Polisi
"Jadi, kita perlu menghormati, pikiran, pandangan yang diungkapkan, dan saya percaya aparat kepolisian akan menjaga muruah itu sehingga kehidupan berdemokrasi kita makin sehat," tambah Anies.
Jangan Cederai Hak Demokrasi dan Hak Bersuara
Anies meminta jangan sampai wacana soal pelaksanaan pemilu dengan sistem terbuka dan tertutup yang saat ini sedang diuji materi oleh Mahkamah Konstitusi, menjadi bola salju yang justru mencederai hak-hak demokrasi dan hak bersuara masyarakat.
"Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang takut untuk mengungkapkan pikiran, takut untuk mengungkapkan pendapat, karena ketika mengungkapkan pikiran dan pendapat bisa mengalami kriminalisasi," pintanya.
Baca juga: Denny Indrayana Unggah Surat Terbuka untuk Megawati
Kendati demikian Anies menghormati segala proses hukum yang saat ini sedang berlangsung, soal kasus dugaan kebocoran putusan MK terkait sistem Pemilu 2024 yang menyeret Denny Indrayana.
"Saya percaya kepolisian akan menjaga muruah demokrasi di Indonesia. Jadi, walaupun ada laporan-laporan itu silakan saja, namanya orang bikin laporan ya silakan saja, sah-sah saja. Tetapi yang jelas saya percaya polisi akan melindungi kebebasan berpendapat," tutupnya. (S-4)
Penurunan kepercayaan publik itu merupakan dampak dari putusan kontroversial terkait usia Capres - Cawapres untuk Pemilihan Presiden
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah naiknya tarif pajak hiburan hingga 75%.
Materi judicial review itu berhubungan dengan desain keserentakan Pilkada Serentak 2024 yang dianggap bermasalah dan melanggar konstitusi.
Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) telah dilayangkan pada 24 Mei lalu, yang memang menjadi tenggat akhir pengajuan permohonan.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti merdeka dari intervensi politik dan merdeka untuk menegakkan keadilan (freedom from political interference and freedom to do justice).
NEGARA yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan konstitusional ialah negara yang pemerintahannya memperhatikan batasan yang ditentukan konstitusi.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved