Serikat Pekerja IMPPI Apresiasi Pemerintah Cegah TPPO

SERIKAT Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (IMPPI) mengapresiasi langkah cepat Menko Polhukam Mahfud MD dalam menangani kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). IMPPI siap bekerjasama membantu menangkap dalang utama kejahatan TPPO tersebut.

Ketua Umum Serikat Pekerja IMPPI William Yani Wea mengatakan, SP IMPPI optimis dengan sikap Mahfud MD yang begitu cepat menangani kejahatan TPPO dapat menangkap dalang utama pelaku kejahatan tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah menyatakan akan serius menangani TPPO.

"SP IMPPI salut dan angkat topi kepada Pak Mahfud karean tindakannya yang cepat dan agresif. Kami siap membantu secara all out untuk menangkap dalang utama kejahatan TPPO," kata William Yani dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (2/6).

Baca juga: Bamsoet Dukung Upaya Pemerintah Berantas Para Pelaku TPPO

Yani menjelaskan, pengungkapan TPPO itu dilakukan sejak pertemuan SP IMPPI dengan Menko Polhukam sekitar dua bulan lalu. Ketika itu Mahfud MD akan mengusut dalang perdagangan manusia di Batam dan langsung terbang ke Batam untuk mengecek lokasi yang dianggap berhubungan dengan TPPO.

Mahfud MD, lanjut Yani langsung membentuk tim dan memiliki data yang begitu lengkap ketimbang apa yang dimiliki oleh SP IMPPI. Untuk itu dia optimis dengan gaya kepemimpinan Mahfud MD, kejahatan TPPO bisa dibumihanguskan.

Baca juga: 240 WNI Korban TPPO di Filipina Segera Dipulangkan ke Indonesia

"Saya melihat karakter dan style yang dimiliki Mahfud MD akan signifikan, beliau sangat cepat.  Sehingga sudah saatnya dalang utama ditangkap. Sebelumya yang ditangkap kan hanya orang di lapangan," ujarnya.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI), jumlah korban dari Indonesia yang meninggal dunia akibat TPPO mencapai lebih dari 1.900 orang.

“Khusus di NTT, sejak Januari sampai dengan bulan Mei itu sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang,” kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, upaya untuk memberantas simpul-simpul TPPO kerap terkendala, seperti karena masalah birokrasi dan adanya pihak yang memberikan sokongan terhadap tindak pidana ini. Oleh karena itu, kata Mahfud, Presiden mengingatkan kepada aparat pemerintah untuk tidak memberikan sokongan terhadap tindak kejahatan TPPO ini.

“Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada backing-backing-an karena semua tindakan yang tegas itu di-backing oleh negara. Tidak ada backing-backing-an bagi penjahat, backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” tegasnya.

Atas saran dari Presiden KSPSI AGN sebagai konfederasi Affliasi dari SP IMPPI untuk segera mengumpulkan data lengkap kepada Menko Polkam sebagai bahan tambahan memberantas mafia human trafficking.

William Yani yakin bahwa akan ada banyak dalang TPPO yang bisa diungkap dengan terang benderang dan ditangkap dalam tahun ini. SP IMPPI juga membuka pengaduan melalui praktek TPPO. Korban bisa langsung mengadu lewat nomor 081286864647 atau 087825444040 juga lewat alamat Email : [email protected]. 

Hal ini dilakukan untuk mencegah korban TPPO bertambah banyak. (Z-10)